Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali membeberkan skema pembiayaan operasional bus Trans Metro Dewata (TMD) senilai Rp 57 miliar per tahun. Anggara ini ditanggung Pemprov Bali bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Pemkab Gianyar, dan Tabanan atau wilayah Sarbagita.
“Dibayar melalui APBD Provinsi Bali nanti dibantu oleh pemkab/pemkot se-Sarbagita,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta kpada infoBali, Kamis (17/4/2025).
Samsi menjelaskan pembayaran nantinya berbasis layanan per kilometer. Namun, Samsi belum bisa memerinci pembayarannya akan dicicil setiap bulan atau langsung diberikan satu tahun.
“Komitmennya nanti 30 persen provinsi dan 70 persen sharing empat kabupaten/kota,” beber Samsi.
Dia menjelaskan anggaran Pemprov Bali akan dikeluarkan melalui APBD Perubahan 2025 yang telah disesuaikan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Anggaran sebesar Rp 57 miliar itu lebih kecil dibandingkan anggaran Rp 80 miliar per tahun dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sejak bus TMD beroperasi pada 2020.
Pemprov Bali menilai dana Rp 57 miliar per tahun cukup untuk operasional bus TMD, termasuk membayar gaji karyawan. Sebab, bus TMD kini tersisa 75 unit setelah 30 bus dijual oleh operator, PT Satria Trans Jaya (STJ).
Sebelumnya, bus TMD akan beroperasi kembali pada 20 April 2025. Tidak ada perubahan yang signifikan terkait operasional yang sempat dihentikan itu. Perubahan hanya terdapat pada jarak waktu tunggu bus sedikit lama saat siang hari.
“Ada (perubahan dari sebelumnya) akan sedikit agak jarang dibandingkan sebelumnya pada siang hari,” kata Samsi, Rabu (16/4/2025).
