Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Peduli (Garap) menggeruduk kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka menuntut penyaluran air bersih di tiga gili (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air) hingga mendesak moratorium izin tambang di Pulau Sumbawa dan Lombok.
Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin mengatakan massa aksi bakal bermalam di lokasi apabila tuntutan mereka tidak direspons langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Ia menjelaskan aksi ini menyuarakan persoalan agraria, hak atas air bersih, dan tata kelola pertambangan di wilayah NTB.
“Massa mendesak Gubernur NTB menandatangani berita acara Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) NTB dan juga dokumen TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) eks lahan hak guna usaha (HGU) di Desa Karang Sidemen dan Desa Lantan, tanpa melibatkan entitas lain selain subjek TORA,” kata Amri di depan kantor Gubernur NTB, Selasa (28/10/2025).
Massa aksi juga mendesak Pemprov NTB segera mengirimkan dokumen tersebut ke Kementerian ATR/BPN. Kemudian, mendesak pembangunan pipa bawah laut di tiga gili serta penghentian kerja sama antara Pemkab Lombok Utara dan PT Tiara Cipta Nirwana (PT TCN) dalam pengelolaan air bersih.
“Kami berencana untuk menginap jika gubernur NTB tidak menemui kami,” imbuh Amri.
Selain itu, masyarakat meminta pemerintah memberlakukan moratorium izin tambang serta melakukan evaluasi total terhadap tata kelola pertambangan di NTB. Amri menilai praktik pertambangan selama ini telah berdampak pada kerusakan lahan pertanian, pesisir, laut, dan hutan rakyat.
Menurut Amri, ada sekitar 25 ribu hektare lahan di NTB yang terdampak aktivitas tambang dalam rentang tahun 2013-2023. “Kami menilai tidak ada perusahaan yang taat aturan tambang, tata kelola tambang yang buruk tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya.
Amri mengatakan upaya penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR) untuk koperasi oleh Pemprov NTB perlu dikaji secara mendalam. Dia menyebut belum ada payung hukum yang menyatakan koperasi dapat mengelola tambang rakyat di 16 blok wilayah pertambangan rakyat (WPR) NTB.
“Jangan sampai sumber daya mineral yang ada ini jadi kutukan kepada anak kita,” kata Amri.
Setelah beberapa saat, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal akhirnya menemui massa aksi. Ia berjanji menyelesaikan masalah lahan di Desa Karang Sidemen dan Lantan. Demikian pula terkait krisis air bersih di tiga gili.
“Kami memikirkan soal tanah ini. Beri kami kesempatan menyusun formula yang terbaik. Agar kami bisa selesaikan masalah ini sekali untuk selamanya,” ujar Iqbal saat menemui massa aksi di Aula Sangkareang Kantor Gubernur NTB.
Iqbal telah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menyelesaikan persoalan air bersih di tiga gili. Nanti semua kami selesaikan secara bersamaan,” pungkasnya.
