Mataram –
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram gagal merealisasikan pembebasan lahan di sepanjang Jalan Nuraksa-Batu Bolong. Keterbatasan anggaran serta adanya persyaratan dari warga menjadi penyebab utama batalnya rencana tersebut.
Pembebasan lahan di ruas tersebut guna membuka akses jalan baru untuk mengurangi kemacetan di Jalan Bung Karno yang kian padat.
“Di akhir-akhir ada masyarakat yang tidak setuju untuk dibebaskan spot-spot. Bukan tidak setuju lahan dibebaskan, tetapi ada tuntutan warga, harus dibebaskan secara serempak. Dan itu butuh dana besar,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, Kamis (12/2/2026).
Menurut Lale, keterbatasan anggaran membuat rencana pembebasan lahan tersebut tidak dapat dieksekusi tahun ini. Anggaran yang disiapkan untuk program tersebut mencapai Rp 4,7 miliar.
Setelah gagal membebaskan lahan di Jalan Nuraksa-Batu Bolong, Lale belum memikirkan rencana pembebasan lahan lainnya guna memecah titik kemacetan. Ia memastikan tidak ada dampak administratif dari gagalnya rencana tersebut. Namun, upaya mengurai kemacetan di kawasan Jalan Bung Karno dan sekitarnya untuk sementara belum dapat direalisasikan karena belum tersedia jalur alternatif.
“Tidak ada dampaknya. Namun yang jelas, ini jadi PR kita bersama (untuk mengurai kemacetan) di Jalan Gajah Mada sampai saat ini. Karena kami belum bisa mengurai kemacetan, jadi nggak ada jalan alternatif,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, hampir sebagian besar warga di Jalan Nuraksa dan Jalan Batu Bolong sepakat untuk menjual lahannya kepada Pemkot Mataram, untuk nantinya dijadikan sebagai jalan baru.
Pembukaan jalan baru di Jalan Nuraksa sampai Jalan Batu Bolong direncanakan dengan 0,822 kilometer dan lebar 6 meter.
