Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan 9.466 honorer untuk mendapat nomor induk pegawai (NIP) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 2025. Sebanyak 51 di antaranya dinyatakan gugur.
“Yang sudah masuk datanya di BKN ada 9.415 orang itu tinggal menunggu proses. Sementara 51 orang gugur,” ujar Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKD NTB, Rian Priandana, saat dihubungi infoBali, Jumat (7/11/2025).
Sebanyak 51 honorer gugur mendapatkan NIP PPPK Paruh Waktu karena tidak mengisi daftar riwayat hidup (DRH). Pengisian DRH merupakan salah satu tahap pengusulan NIP PPPK Paruh Waktu. Padahal, kata Rian, BKD NTB memberikan kesempatan sebanyak tiga kali kepada 51 honorer tersebut.
“Mereka tidak diusulkan (NIP) karena tidak menuntaskan seluruh proses tahapan seleksi PPPK Paruh Waktu,” terang Rian.
“Yang jelas ada yang lapor ke kami mereka tidak melanjutkan proses itu karena berhalangan. Namun, sudah kami hubungi yang bersangkutan, tetapi itu keputusan mereka tidak mengisi, kami juga tidak bisa mengintervensinya,” terang Rian.
Rian menuturkan, setelah proses pengusulan NIP rampung, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB berencana mengangkat PPPK Paruh Waktu pada Desember 2025.
“Target kami Desember 2025 tuntas proses pengurusan NIP. Sehingga bisa ditetapkan lalu diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu,” ujar Rian.
Selain 51 orang yang gugur mendapatkan NIP, sebanyak 518 honorer Pemprov NTB juga tidak bisa diangkat jadi PPPK Paruh Waktu. BKD NTB sudah mengumumkan hal itu kepada Inspektorat untuk melakukan audit.
Rian mengatakan audit ini dilakukan untuk melihat dan mengecek status ratusan honorer tersebut. Audit juga dimaksudkan untuk menelusuri alasan mereka tidak dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu.
“Kan satu kondisi ada pegawai non ASN diusulkan, tetapi di kondisi lain ada yang tidak dapat diusulkan,” terang Rian.
Saat ini, lanjut Rian, sekitar 60% hasil audit telah rampung. BKD NTB telah berkoordinasi dengan Inspektorat NTB dan memastikan proses audit sedang berjalan sesuai jadwal.
“Mudah-mudahan segera selesai. Hasil audit ini nanti menjadi bahan laporan kami ke Pak Gubernur agar bisa memberikan arahan terkait teman-teman tersebut,” jelas Rian.
