Program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai diluncurkan pada Februari 2025. Namun dalam perjalanannya, program ini belum merata, terutama di sekolah-sekolah pinggiran kota.
Salah satu sekolah yang belum tersentuh program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini adalah SDN 69 Kabanta, Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasanae Timur.
“Sampai sekarang, 69 orang siswa di sekolah kami kebagian sama sekali program MBG,” ucap Kepala SDN 69 Kabanta, Nasarul Hadi kepada infoBali, Sabtu (13/9/2025).
Nasarul mengatakan pihak sekolah sempat diinformasikan akan menerima program MBG oleh dapur pelaksana. Bahkan pendistribusian sudah dijadwalkan mulai 9 Agustus 2025. Namun hingga kini, bantuan belum juga diterima.
“Siswa maupun wali murid terus mempertanyakan hal ini kepada kami,” aku Nasarul.
Ia mengaku tak mengetahui pasti kendala pendistribusian meski sudah diumumkan dapur MBG. Informasi yang ia terima, jarak sekolah yang cukup jauh dan akses jalan yang belum memadai menjadi penyebab.
“Kalaupun hal ini yang menjadi alasan dasarnya, ini sangat tak logis. Karena masih ada sekolah yang jaraknya cukup jauh jika dibandingkan SDN 69 Kabanta,” katanya.
Nasarul mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan persoalan ini ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, bahkan ke anggota DPRD. Ia berharap segera ada tindak lanjut.
“Tidak boleh sekolah kami dianaktirikan. Karena MBG program nasional, semua siswa berhak menjadi penerima manfaat,” imbuh dia.
Kepala Dikpora Kota Bima, Mahfud, membenarkan SDN 69 Kabanta hingga kini belum tersentuh program MBG.
“Iya betul. Memang demikian,” ujarnya.
Mahfud menyebut pihaknya sudah menindaklanjuti laporan itu. Ia juga akan segera berkoordinasi dengan dapur MBG terkait, selaku pelaksana distribusi.
“Kami mendorong agar pendistribusian MBG di sekolah ini dapat dilakukan secepatnya,” pungkasnya.
“Kalaupun hal ini yang menjadi alasan dasarnya, ini sangat tak logis. Karena masih ada sekolah yang jaraknya cukup jauh jika dibandingkan SDN 69 Kabanta,” katanya.
Nasarul mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan persoalan ini ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, bahkan ke anggota DPRD. Ia berharap segera ada tindak lanjut.
“Tidak boleh sekolah kami dianaktirikan. Karena MBG program nasional, semua siswa berhak menjadi penerima manfaat,” imbuh dia.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Kepala Dikpora Kota Bima, Mahfud, membenarkan SDN 69 Kabanta hingga kini belum tersentuh program MBG.
“Iya betul. Memang demikian,” ujarnya.
Mahfud menyebut pihaknya sudah menindaklanjuti laporan itu. Ia juga akan segera berkoordinasi dengan dapur MBG terkait, selaku pelaksana distribusi.
“Kami mendorong agar pendistribusian MBG di sekolah ini dapat dilakukan secepatnya,” pungkasnya.
