Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali menegaskan Bali emisi nol bersih atau Net Zero Emission pada 2045 tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan PLN. Transisi energi bersih harus digerakkan melalui inovasi Energi Baru Terbarukan (EBT) bersama dengan semua pihak, yakni swasta hingga partisipasi masyarakat.
General Manager PLN UID Bali Eric Rossi Priyo Nugroho mengatakan PLN tengah melaksanakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang menempatkan Bali sebagai wilayah strategis dalam pengembangan EBT. Dia juga menyebut kondisi Bali berbeda dengan daerah lain, sebab sumber daya air terbatas.
“Saat ini baru sekitar 2 persen konsumsi masyarakat berasal dari kapasitas pembangkit EBT. Karena itu kami mencari peluang energi terbarukan di luar air. Seperti PLTS atap yang diintegrasikan melalui Battery Energy Storage System (BESS),” katanya melalui siaran pers, Minggu (31/8/2025).
Ia mendorong partisipasi publik melalui konsep Citizen to Nation. Dimana, menekankan sumbangsih seorang warga kepada negara dalam mendukung energi bersih.
“Sebagai contoh, kami akan memasang solar panel di atap rumah sebesar 60 kW. Kapasitas sebesar itu sebetulnya cukup untuk melistriki 5-6 rumah di sekitar tempat tinggal saya,” jelasnya.
Menurutnya, inilah bentuk nyata bagaimana kontribusi seorang masyarakat dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung transisi energi nasional. Namun, dia menegaskan tantangan investasi PLTS yang tidak murah. Oleh karena itu, PLN menawarkan Renewable Energy Certificate (REC) sebagai instrumen pembiayaan pembangunan pembangkit EBT.
“Dana dari REC akan digunakan membangun pembangkit energi bersih. Apalagi, produk swasta yang ingin menembus pasar ekspor kini mensyaratkan energi hijau dan PLN siap menyediakan kebutuhan REC tersebut,” sebut Eric.
Dia menambahkan dalam RUPTL 44 persen pembangunan pembangkit berasal dari EBT. Serta sebagian besar atau 57 persen akan digarap swasta, sementara sisanya oleh PLN.
“Ini bukti bahwa transisi energi tidak bisa dijalankan PLN sendirian. Diperlukan keterlibatan swasta, masyarakat, dan dukungan regulasi dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin mengatakan pentingnya peran daerah dalam pembiayaan iklim nasional. Menurutnya, pembangunan rendah karbon membutuhkan pendekatan kontekstual.
“Bali berpotensi menjadi salah satu model solusi iklim berbasis kearifan lokal yang tetap selaras dengan target iklim nasional,” katanya.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra turut menyoroti keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, untuk mencapai NZE 2060 secara nasional dibutuhkan Rp 200-300 triliun per tahun.
“Skala Bali memang lebih kecil tetapi, kapasitas fiskal daerah jelas tidak mencukupi dan karena itu, kita butuh skema pembiayaan inovatif yang melibatkan pemerintah, perbankan, lembaga keuangan, NGO, swasta hingga UMKM,” ungkapnya.
