Jumlah investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp 48,9 triliun sepanjang tahun 2025. Jumlah itu belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat di angka Rp 61 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB Irnadi Kusuma mengungkapkan nilai investasi di Bumi Gora baru di angka 80 persen dari target. Investasi di NTB masih didominasi oleh sektor energi sumber daya mineral (ESDM) atau pertambangan.
“Sektor pertambangan masih mendominasi di angka Rp 34,5 triliun,” kata Irnadi saat ditemui di kantornya, Rabu (31/12/2025).
Irnadi membeberkan investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tercatat sebesar Rp 5 triliun. Disusul sektor perindustrian Rp 4,8 triliun dan sektor perdagangan Rp 1,9 triliun.
“Nah, kami ada beberapa investasi yang akan dilaksanakan seperti seaplane (lokasi pendaratan pesawat amfibi) di Bendungan Batujai, Lombok Tengah. Kemudian ada pembangkit listrik energi solar dan pembangkit listrik energi angin. Ini coba kami kejar di 2026,” kata dia.
Irnadi memproyeksikan nilai investasi dari pembangunan energi listrik tenaga angin di NTB mencapai Rp 3,1 triliun. Kemudian, rencana pembangunan seaplane di Bendungan Batujai juga mencapai angka miliaran hingga triliunan rupiah.
“Seaplane itu kami targetkan April 2026 rampung perizinan. Kami sudah bertemu dengan investornya. Kami akan kawal,” imbuhnya.
Menurut Irnadi, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bakal memaksimalkan investasi di luar pertambangan pada 2026, terutama di bidang pariwisata. Ia menyebut keberadaan seaplane di Bendungan Batujai akan menambah konektivitas daerah pariwisata seperti Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kami mencoba mengurangi ketergantungan sektor tambang. Seaplane ini juga menambah konektivitas pariwisata antara Bali dan NTB, NTT, dan memperkuat arus pariwisata ini supaya angka kunjungan ini meningkat dan arahnya ke pariwisata berkualitas,” ujarnya.
Di sisi lain, Irnadi mengakui penanaman modal yang masuk ke NTB juga mengalami kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh para investor adalah belum rampungnya peraturan daerah tentang rencana detil tata ruang (RDTR) di 10 kabupaten/kota di NTB.
“Ini perlu ada tindak lanjut di kabupaten/kota. Karena di sistem online single submission (OSS) itu ada satu item yang mengharuskan investasi di situ harus ada konektivitas ke tata ruang. Perda RTRW itu sudah ada sebagian, tapi RDTR di hampir semua daerah itu belum masuk ke dalam perda,” imbuhnya.
Dia mencontohkan, salah satu investor yang hendak masuk ke tahap perizinan tidak bisa melanjutkan usahanya karena lokasi pendirian usaha mereka belum masuk kawasan RDTR. Walhasil, saat pengajuan perizinan melalui OSS, secara otomatis tertolak.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Ada itu mau melanjutkan ke titik perizinan untuk berusaha terkendala di RDTR. Nah ini menjadi tugas kami di 2026,” kata Irnadi.
Pemprov NTB, dia berujar, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di NTB untuk menyelesaikan RDTR yang belum diakomodasi ke dalam peraturan daerah setempat. Selain itu, Pemprov NTB juga akan masuk ke dalam forum investasi yang dihadirkan pemerintah pusat melalui Danantara.
“Kami harap juga kerja sama regional Bali, NTB, dan NTT itu bisa membantu kami untuk promosi. Kami akan membuat regulasi ke depan untuk memudahkan investasi dan mencoba melakukan tracing track record investor yang mau investasi. Jika bagus, kami beri karpet merah,” pungkasnya.
Irnadi memproyeksikan nilai investasi dari pembangunan energi listrik tenaga angin di NTB mencapai Rp 3,1 triliun. Kemudian, rencana pembangunan seaplane di Bendungan Batujai juga mencapai angka miliaran hingga triliunan rupiah.
“Seaplane itu kami targetkan April 2026 rampung perizinan. Kami sudah bertemu dengan investornya. Kami akan kawal,” imbuhnya.
Menurut Irnadi, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bakal memaksimalkan investasi di luar pertambangan pada 2026, terutama di bidang pariwisata. Ia menyebut keberadaan seaplane di Bendungan Batujai akan menambah konektivitas daerah pariwisata seperti Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kami mencoba mengurangi ketergantungan sektor tambang. Seaplane ini juga menambah konektivitas pariwisata antara Bali dan NTB, NTT, dan memperkuat arus pariwisata ini supaya angka kunjungan ini meningkat dan arahnya ke pariwisata berkualitas,” ujarnya.
Di sisi lain, Irnadi mengakui penanaman modal yang masuk ke NTB juga mengalami kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh para investor adalah belum rampungnya peraturan daerah tentang rencana detil tata ruang (RDTR) di 10 kabupaten/kota di NTB.
“Ini perlu ada tindak lanjut di kabupaten/kota. Karena di sistem online single submission (OSS) itu ada satu item yang mengharuskan investasi di situ harus ada konektivitas ke tata ruang. Perda RTRW itu sudah ada sebagian, tapi RDTR di hampir semua daerah itu belum masuk ke dalam perda,” imbuhnya.
Dia mencontohkan, salah satu investor yang hendak masuk ke tahap perizinan tidak bisa melanjutkan usahanya karena lokasi pendirian usaha mereka belum masuk kawasan RDTR. Walhasil, saat pengajuan perizinan melalui OSS, secara otomatis tertolak.
“Ada itu mau melanjutkan ke titik perizinan untuk berusaha terkendala di RDTR. Nah ini menjadi tugas kami di 2026,” kata Irnadi.
Pemprov NTB, dia berujar, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di NTB untuk menyelesaikan RDTR yang belum diakomodasi ke dalam peraturan daerah setempat. Selain itu, Pemprov NTB juga akan masuk ke dalam forum investasi yang dihadirkan pemerintah pusat melalui Danantara.
“Kami harap juga kerja sama regional Bali, NTB, dan NTT itu bisa membantu kami untuk promosi. Kami akan membuat regulasi ke depan untuk memudahkan investasi dan mencoba melakukan tracing track record investor yang mau investasi. Jika bagus, kami beri karpet merah,” pungkasnya.
