Golkar Bali Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD: Kami Ikut Perintah Partai

Posted on

Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali Anak Agung Bagus Tri Candra Arka alias Gung Cok mendukung usulan kepala daerah agar dipilih melalui DPRD. Gung Cok yakin usulan penghapusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung tersebut akan disetujui oleh rakyat.

“Pastinya kami ikuti perintah partai,” kata Gung Cok saat ditemui di Kantor DPRD Bali di Denpasar, Rabu (7/1/2026).

“Hasil rapim Golkar di Jakarta, Partai Golkar mendukung pemilihan (kepala daerah) dilakukan DPRD,” imbuhnya.

Gung Cok menyebut pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak akan menjadikan demokrasi Indonesia mundur. Menurutnya, mekanisme itu dapat menekan anggaran ketimbang menggelar Pilkada langsung.

Toh kami juga dipilih oleh masyarakat, kami wakil masyarakat di DPRD, berarti kami mewakili amanah masyarakat. Kan sama saja,” ujar Gung Cok.

Ia juga tidak khawatir wacana tersebut membuat rakyat dikhianati. Menurut Gung Cok, kader Golkar siap menjelaskan kepada konstituen terkait wacana yang sedang digodok DPR RI itu.

“Kami jelaskan kenapa, punya waktu banyak untuk menjelaskan nanti,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah parpol mendukung usulan pemilihan kepala daerah agar dikembalikan ke DPRD dengan alasan ongkos politik Pilkada langsung yang mahal. Usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD muncul seusai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025 Partai Golkar. Rapimnas Golkar itu menghasilkan keputusan salah satunya terkait Pilkada melalui DPRD hingga pembentukan koalisi permanen.

Toh kami juga dipilih oleh masyarakat, kami wakil masyarakat di DPRD, berarti kami mewakili amanah masyarakat. Kan sama saja,” ujar Gung Cok.

Ia juga tidak khawatir wacana tersebut membuat rakyat dikhianati. Menurut Gung Cok, kader Golkar siap menjelaskan kepada konstituen terkait wacana yang sedang digodok DPR RI itu.

“Kami jelaskan kenapa, punya waktu banyak untuk menjelaskan nanti,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah parpol mendukung usulan pemilihan kepala daerah agar dikembalikan ke DPRD dengan alasan ongkos politik Pilkada langsung yang mahal. Usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD muncul seusai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025 Partai Golkar. Rapimnas Golkar itu menghasilkan keputusan salah satunya terkait Pilkada melalui DPRD hingga pembentukan koalisi permanen.