Pemerintah Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, menolak penyaluran bantuan sosial (bansos) beras dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Bulog. Penolakan ini dilakukan karena ratusan warga miskin di desa tersebut tidak mendapatkan bantuan, meskipun sebelumnya mereka termasuk penerima manfaat.
Kepala Desa Bagik Polak, Amir Amraen Putra, menyampaikan kekecewaannya karena dari 686 Kepala Keluarga (KK) yang sebelumnya menerima bantuan, hanya 391 KK yang mendapatkan bantuan pada tahun ini.
“Kurangnya sekitar 295 KK. Setiap KK dapat satu karung dengan per karungnya berisi beras 10 kilogram,” jelas Amir, Kamis (24/7/2025).
Amir heran karena sebagian besar warganya yang tidak menerima bantuan masih memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Padahal, kartu tersebut menjadi syarat utama sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) atau bantuan sosial beras.
“Masih banyak warga yang punya Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak mendapatkan. Baik PKH maupun BPNT. Kami harapkan kepada bupati segera mengevaluasi dan memperjuangkan masyarakat kita yang miskin ini. Tolong wujudkan sejahtera dari desa sesuai visinya itu,” pintanya.
Pihak desa sudah mencoba berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Lombok Barat. Namun, pihak Dinsos meminta agar pihak desa mengirimkan foto rumah warga yang tidak menerima bantuan.
Permintaan ini ditolak pihak desa karena menurut Amir, kondisi rumah tidak bisa dijadikan indikator tunggal untuk menentukan tingkat kemiskinan warga.
“Tidak masuk logika saya kalau harus memfotokan rumah warga miskin seperti itu,” ucap Amir.
Karena banyaknya warga yang tak menerima bantuan, Pemdes Bagik Polak memilih menolak distribusi bansos beras sementara waktu. Amir khawatir distribusi yang tak merata bisa menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Bisa saja gejolak muncul. Saya harap pemerintah tidak menunggu gejolak muncul baru dipenuhi hak masyarakat miskin. Jadi sementara kami tolak pendistribusian bantuan beras dari Bulog,” tandasnya.
Salmiah, salah satu warga yang sebelumnya rutin menerima bantuan beras, kecewa karena kini namanya tak lagi tercantum dalam daftar penerima.
“Saya bekerja sebagai buruh serabutan. Saya nggak tahu juga kenapa sekarang tiba-tiba tidak dapat,” herannya.
Hal serupa dialami Mutmainnah, seorang lansia berusia 70 tahun. Ia mengaku tinggal bersama cucunya setelah suaminya meninggal dunia. Sejak 2015, ia rutin mendapat bantuan.
“Saya selalu dapat bantuan dari tahun 2015. Sekarang dikasih tahu nggak dapat. Mudahan bisa dapat bantuan beras lagi untuk kebutuhan sehari-hari,” harapnya.
Bantuan beras selama ini sangat membantu warga dalam mencukupi kebutuhan pokok harian. Mereka berharap bantuan tersebut dapat kembali disalurkan secara adil dan tepat sasaran.
Permintaan ini ditolak pihak desa karena menurut Amir, kondisi rumah tidak bisa dijadikan indikator tunggal untuk menentukan tingkat kemiskinan warga.
“Tidak masuk logika saya kalau harus memfotokan rumah warga miskin seperti itu,” ucap Amir.
Karena banyaknya warga yang tak menerima bantuan, Pemdes Bagik Polak memilih menolak distribusi bansos beras sementara waktu. Amir khawatir distribusi yang tak merata bisa menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Bisa saja gejolak muncul. Saya harap pemerintah tidak menunggu gejolak muncul baru dipenuhi hak masyarakat miskin. Jadi sementara kami tolak pendistribusian bantuan beras dari Bulog,” tandasnya.
Salmiah, salah satu warga yang sebelumnya rutin menerima bantuan beras, kecewa karena kini namanya tak lagi tercantum dalam daftar penerima.
“Saya bekerja sebagai buruh serabutan. Saya nggak tahu juga kenapa sekarang tiba-tiba tidak dapat,” herannya.
Hal serupa dialami Mutmainnah, seorang lansia berusia 70 tahun. Ia mengaku tinggal bersama cucunya setelah suaminya meninggal dunia. Sejak 2015, ia rutin mendapat bantuan.
“Saya selalu dapat bantuan dari tahun 2015. Sekarang dikasih tahu nggak dapat. Mudahan bisa dapat bantuan beras lagi untuk kebutuhan sehari-hari,” harapnya.
Bantuan beras selama ini sangat membantu warga dalam mencukupi kebutuhan pokok harian. Mereka berharap bantuan tersebut dapat kembali disalurkan secara adil dan tepat sasaran.
