Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar rapat koordinasi (rakor) sekaligus deklarasi damai untuk mencegah aksi anarkis dan perusakan fasilitas umum (fasum) saat unjuk rasa. Kegiatan tersebut berlangsung di aula utama kantor Pemkot Bima, Minggu (31/8/2025) sore.
Rakor dan deklarasi dipimpin Wali Kota Bima A Rahman, yang akrab disapa Aji Man. Hadir pula Forkopimda, Kapolres Bima Kota, Dandim 1608 Bima, Wakil Ketua DPRD, Kepala Kejari, pimpinan perguruan tinggi, perwakilan driver ojol, BEM, ormas, OKP, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
“Rakor bersama ini menyikapi situasi dan kondisi kamtibmas di Kota Bima menyusul adanya rencana aksi demo pada Senin (1/9/2025) besok,” kata A Rahman.
Aji Man menegaskan kegiatan itu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan saat aksi berlangsung. Ia menyinggung peristiwa terbakarnya kantor DPRD NTB saat demo sebelumnya agar tidak terulang di Bima.
“Kita tak ingin terbakarnya gedung DPRD NTB saat demo kemarin sampai ke daerah, termasuk di Kota Bima. Kami harapkan semua pihak bisa menahan diri dan tak mudah terprovokasi,” ujarnya.
Dia memastikan aspirasi mahasiswa maupun masyarakat akan didengar dan ditindaklanjuti.
“Kalau kita berkolaborasi dan bersinergi, pasti kita bisa mewujudkan harapan bersama, yakni Kota Bima yang aman dan damai,” imbuhnya.
Wakapolres Bima Kota Kompol Herman menyampaikan pihaknya sudah menerima informasi terkait rencana aksi di wilayah hukum Polres Bima Kota pada Senin (1/9). Namun, pemberitahuan resmi soal aksi tersebut belum masuk.
“Besok ada tiga aksi demo berkaitan dengan isu lokal yang ada pemberitahuan. Sementara isu nasional tidak ada, hanya beredar di sosial media saja,” ujarnya.
Meski begitu, Herman menegaskan polisi tetap akan mengawal jalannya aksi. Ia meminta massa tidak bertindak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum.
“Mari kita sama-sama berpikir jernih dan tidak saling memprovokasi,” harapnya.
Sejumlah ketua BEM dan OKP di Bima turut mengingatkan pemerintah daerah dan DPRD untuk tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.
“Ini sangat penting untuk mencegah ketegangan dan menghindari kericuhan antara massa aksi dengan aparat keamanan,” kata Ketua BEM Universitas Mbojo (Umbo), Sofiyan Hendrawan.
Senada, Ketua KAMMI Bima Halim menilai kepala daerah maupun anggota DPRD yang enggan menemui massa bisa memicu aksi anarkis.
“Massa aksi hanya ingin ditemui dan aspirasinya diterima. Aksi anarkis dan perusakan fasum saat demo adalah bentuk kekecewaan massa aksi karena diabaikan dan disepelekan Anggota DPRD dan Kepala Daerah,” jelasnya.
Ketua HMI Bima, Ilrwan Amirullah menegaskan mahasiswa tidak boleh dianggap sebagai lawan pemerintah.
“Saat mahasiswa demo, jangan dianggap sebagai musuh. Rangkul kami dan tindaklanjuti aspirasi kami, karena yang kami suarakan adalah aspirasi dan keluhan masyarakat,” pungkasnya.
