Mataram –
Pembangunan Sekolah Rakyat di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terkendala ketersediaan lahan. Hingga kini, empat daerah belum memiliki lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Kepala Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak NTB, Ahmad Masyhuri, mengatakan enam daerah telah menyiapkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Daerah tersebut yakni Lombok Tengah (Setiling), Lombok Timur (Jerowaru), Sumbawa (Badas), Dompu, Kabupaten Bima, serta Lombok Utara (Pemenang).
“Di Lombok Utara lahannya sudah masuk tahap proses pembangunan. Ada di Kecamatan Pemenang yang sudah masuk proses pembangunan, yang lain belum,” ujar Masyhuri, Senin (2/2/2026).
Sementara itu, empat daerah yang belum memiliki lahan yakni Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dan Kabupaten Lombok Barat. Menurut Masyhuri, kendala utama yang dihadapi keempat daerah tersebut adalah kesulitan mencari lahan yang ideal.
Dia menjelaskan, persyaratan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat cukup ketat. Lahan yang dibutuhkan minimal seluas lima hektare, harus memenuhi syarat legalitas, tidak bermasalah dari sisi perizinan, serta memiliki kondisi fisik tanah yang mudah diakses.
“Kota Mataram dan Kota Bima belum, karena memang sulit lahan di kota. Ini minimal butuh lima hektare. Sumbawa Barat juga belum kelihatan, sama Lombok Barat,” jelasnya.
Selain luas, kondisi lahan juga menjadi perhatian. “Tanah ini kan dicari yang bagus, landai, tidak boleh miring, tidak boleh lembah. Jadi memang agak susah,” ujar Masyhuri.
Masyhuri memastikan progres pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Utara telah menyelesaikan tahap tender. Sekolah Rakyat tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas lima hektare dengan konsep pendidikan terpadu mulai dari jenjang SD hingga SMP. “Jadi bisa dia integrasi,” imbuhnya.
Selain Sekolah Rakyat terpadu, NTB juga saat ini menjalankan Sekolah Rakyat transisi yang tersebar di sejumlah wilayah. Pola Sekolah Rakyat transisi ini berbeda dengan sekolah reguler.
“Sekolah Rakyat transisi di Gunungsari untuk jenjang SD, kemudian di Sentra Paramita Labuapi untuk SMP, Sumbawa dan Aikmel Lombok Timur untuk SD, serta di Kecamatan Sakra Lombok Timur untuk jenjang SMA,” ujarnya.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Masyhuri menambahkan, Sekolah Rakyat masih membuka peluang penambahan peserta didik meski tahun ajaran telah berjalan. Pemerintah Provinsi NTB bertugas menyiapkan data calon peserta didik serta memastikan ketersediaan lahan pembangunan gedung Sekolah Rakyat. Sementara itu, proses rekrutmen guru dan siswa sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sosial.
“Pemerintah daerah bertugas mendukung penyediaan data dan kesiapan lokasi. Kami yang data anak-anak yang akan diseleksi, dan kedua menyiapkan lahan,” tandasnya.
