Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp 1,19 triliun lebih sepanjang periode Januari-Mei 2025. Silpa terbesar tercatat pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTT, Adi Setiawan, menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa Regional NTT di Kanwil DJPb NTT, Rabu (25/6/2025).
“Sampai dengan 31 Mei 2025, Silpa di Nusa Tenggara Timur mencapai Rp 1,19 triliun dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-NTT,” kata Adi.
Dari 21 kabupaten, satu kota, dan Pemprov NTT, Silpa terbesar tercatat di Pemprov NTT, yaitu Rp 306 miliar lebih. Sementara itu, Silpa terendah tercatat di Kabupaten Manggarai yang mencapai Rp 5 miliar lebih.
Adi menyebutkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Mei 2025 mencapai Rp 758,51 miliar. Sementara pendapatan transfer tercatat sebesar Rp 5,53 triliun, dan pendapatan LLPDys sebesar Rp 19,34 miliar.
“Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan Mei 2025 sebesar Rp 758,51 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 5,53 triliun dan LLPDYS sebesar Rp19,34 miliar,” terang Adi.
Pendapatan transfer dari pemerintah pusat menjadi sumber penerimaan utama daerah dengan porsi 86,36% dari total pendapatan. PAD menyumbang 12,01%, dan sisanya berasal dari LLPDys.
Sementara itu, realisasi belanja daerah sampai dengan Mei 2025 tercatat sebesar Rp 5,14 triliun atau 16,81% dari total alokasi.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Realisasi belanja daerah sampai dengan Mei 2025 sebesar Rp 5,14 triliun atau 16,81%,” lanjutnya.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar, yakni Rp 4,40 triliun atau 19,67% dari total alokasi. Dari angka tersebut, belanja pegawai menyumbang paling besar dengan nilai Rp 3,56 triliun.
