Denpasar –
Gubernur Bali, Wayan Koster, berencana menemui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meminta penurunan harga tiket pesawat ke Pulau Dewata. Rencana ini Koster ungkapkan dalam pidatonya pada acara Penandatanganan Perpanjangan Nota Kesepakatan Sipandu Beradat di Kantor Gubernur Bali, Jumat (6/2/2026).
Koster mulanya berbicara terkait kunjungan wisatawan domestik yang menurun pada 2025. Salah satu penyebabnya adalah tingginya harga tiket pesawat ke Bali yang sangat mahal.
“Sayangnya domestik turun ini, cek and ricek salah satu faktornya harga tiketnya mahal sekali ke Bali. Pada mengeluh lebih mahal dibanding ke Singapura, Malaysia maupun Thailand,” kata Koster.
“Maka kami sepakat dengan Gubernur NTB, NTT, akan menghadap bapak Dirjen Perhubungan Udara agar harga tiket ke Bali bisa dievaluasi dan bisa bersaing,” sambung Koster. Dengan begitu, lanjut Koster, kunjungan wisatawan domestik dapat meningkat ke Bali.
Soroti Faktor Keamanan
Selain harga tiket pesawat, Koster juga berbicara soal keamanan. Menurutnya, keamanan menjadi salah satu faktor suksesnya pariwisata di Bali. Sebab, keamanan dapat memengaruhi kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Karena ekonomi Bali 66% bergantung pariwisata dan pariwisata ditentukan oleh salah satunya isu keamanan, maka kita semua bertugas menjaga keamanan di Bali agar tetap terkelola dengan baik sehingga situasinya kondusif, nyaman, aman dan damai,” kata Koster.
Menurut Koster, penanganan keamanan di Bali berbeda dengan daerah lain. Selain fokus menangani keamanan masyarakat lokal, Bali juga menangani aktivitas wisatawan.
Oleh sebab itu, Sipandu Beradat memiliki tujuan agar mempercepat penanganan keamanan di Bali dengan bersinergi bersama antara TNI/Polri dan masyarakat adat. Koster menyebut keamanan menjadi tanggung jawab bersama.
“Kalau penanganan keamanan di Bali tidak terkelola dengan baik dan menjadi isu, maka itu akan sangat berpengaruh tidak saja di Bali, tetapi juga membuat wisatawan yang mau berkunjung ke Bali mungkin merasa tidak nyaman,” tutur politikus PDI Perjuangan itu.
Oleh sebab itu, Koster berujar, sinergitas dengan TNI/Polri dan masyarakat adat melalui Sipandu Beradat perlu dilanjutkan. Namun, Koster menilai program ini belum berjalan maksimal sejak diresmikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 2022.
“Jalannya belum seperti apa yang kita harapkan, mungkin terganggu COVID sehingga belum optimal. Maka sekarang momentumnya adalah kita harus kompak di Bali, solid di Bali. Hentikan saling menyalahkan satu sama lain, itu tidak menyelesaikan masalah,” tegas Koster.
Koster meminta agar permasalahan diselesaikan secara humanis, musyawarah, dan tanpa saling serang satu sama lain, apalagi melalui sosial media. Kegaduhan di medsos justru memperlihatkan Bali seakan-akan tidak kondusif dan tak nyaman.
