Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mampu menangani dampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Namun, Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai kemampuan pemerintah pusat belum sepenuhnya menjawab kondisi di lapangan, terutama bagi masyarakat terdampak yang masih membutuhkan bantuan internasional.
“Masalahnya kan bukan sekadar mampu atau tidak tetapi bagaimana secepatnya rakyat keluar dari penderitaan. Kita mengamati adanya ketidakpuasan publik secara luas karena respon penanganan bencana yang dianggap lambat,” kata Deddy kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).
Deddy mengaku masih melihat kondisi warga terdampak banjir dan longsor yang memprihatinkan hingga sepekan setelah bencana terjadi. Menurutnya, masa rehabilitasi dan pemulihan menjadi fase krusial yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Dia menekankan daya tahan fisik dan psikis masyarakat di daerah terdampak perlu menjadi perhatian utama, mengingat situasi sulit yang mereka hadapi secara berkepanjangan.
Menurut Deddy, pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya dalam menangani dampak bencana. Proses pemulihan membutuhkan biaya besar dan kerap memaksa daerah mengorbankan sektor pembangunan lain.
“Bantuan kemanusiaan adalah bagian dari kemanusiaan dan peradaban antara bangsa, sehingga kita harus merasa malu menerima bantuan dari luar,” ujarnya.
“Tak akan ada rakyat yang kecewa kalau negara lain ikut membantu dan juga tidak akan merugikan wibawa Presiden ataupun martabat kita sebagai bangsa. Itu hal yang lumrah sebagaimana kita sering membantu negara-negara lain yang tertimpa musibah,” sambung dia.
Deddy turut menyoroti langkah Pemerintah Aceh yang mengirim surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan urgensi situasi di lapangan dan keterbatasan daya tahan masyarakat serta pemerintah daerah.
“Jadi kalau benar Pemprov NAD mengirimkan surat kepada PBB, itu mencerminkan betapa urgensi nya situasi di lapangan. Itu menunjukkan betapa daya tahan masyarakat dan pemerintah di daerah terdampak sudah melampaui ambang batas psikologis,” ujarnya.
Deddy menilai persoalan isolasi wilayah terdampak harus segera diatasi agar distribusi bantuan berjalan lancar. Dia menekankan percepatan pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat penampungan yang layak, air bersih, pangan, serta kebutuhan pendukung seperti BBM dan listrik.
“Menurut saya, jika pemerintah memang mampu harusnya benar-benar ditangani secara sistematis. Isolasi daerah-daerah terdampak harus diselesaikan agar distribusi bantuan lancar,” tuturnya.
“Kemampuan pemerintah haruslah terlihat di lapangan dengan nyata,” imbuh dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah kepala negara sahabat telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan terkait bencana banjir dan longsor di Sumatera. Prabowo mengapresiasi perhatian tersebut, namun menegaskan Indonesia mampu menangani bencana yang terjadi.
Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf TNI atas penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dia kemudian menyebut adanya tawaran bantuan dari pimpinan negara sahabat.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Sehingga, saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang ‘Terima kasih concern Anda, kami mampu’. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
Prabowo juga menanggapi desakan penetapan status bencana nasional di tiga provinsi tersebut dan menegaskan kondisi di lokasi masih dapat diatasi oleh pemerintah.
Pemerintah Aceh sebelumnya mengonfirmasi telah mengirimkan surat kepada dua lembaga PBB terkait permintaan bantuan penanganan pascabanjir dan longsor. Permintaan tersebut mempertimbangkan pengalaman lembaga internasional dalam penanganan bencana besar.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, dilansir infoSumut, Senin (15/12).
Muhammad menyebut saat ini terdapat 77 lembaga dengan total 1.960 relawan yang terlibat dalam penanganan bencana di Aceh. Lembaga tersebut terdiri dari NGO lokal, nasional, dan internasional, dengan jumlah relawan yang diperkirakan terus bertambah.
Keterbatasan Pemda
Surat Aceh ke PBB Jadi Sorotan
Distribusi Bantuan dan Isolasi Wilayah
Prabowo Tolak Bantuan Asing
Aceh Surati Dua Lembaga PBB
Deddy turut menyoroti langkah Pemerintah Aceh yang mengirim surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan urgensi situasi di lapangan dan keterbatasan daya tahan masyarakat serta pemerintah daerah.
“Jadi kalau benar Pemprov NAD mengirimkan surat kepada PBB, itu mencerminkan betapa urgensi nya situasi di lapangan. Itu menunjukkan betapa daya tahan masyarakat dan pemerintah di daerah terdampak sudah melampaui ambang batas psikologis,” ujarnya.
Deddy menilai persoalan isolasi wilayah terdampak harus segera diatasi agar distribusi bantuan berjalan lancar. Dia menekankan percepatan pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat penampungan yang layak, air bersih, pangan, serta kebutuhan pendukung seperti BBM dan listrik.
“Menurut saya, jika pemerintah memang mampu harusnya benar-benar ditangani secara sistematis. Isolasi daerah-daerah terdampak harus diselesaikan agar distribusi bantuan lancar,” tuturnya.
“Kemampuan pemerintah haruslah terlihat di lapangan dengan nyata,” imbuh dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah kepala negara sahabat telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan terkait bencana banjir dan longsor di Sumatera. Prabowo mengapresiasi perhatian tersebut, namun menegaskan Indonesia mampu menangani bencana yang terjadi.
Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf TNI atas penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dia kemudian menyebut adanya tawaran bantuan dari pimpinan negara sahabat.
“Sehingga, saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang ‘Terima kasih concern Anda, kami mampu’. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
Prabowo juga menanggapi desakan penetapan status bencana nasional di tiga provinsi tersebut dan menegaskan kondisi di lokasi masih dapat diatasi oleh pemerintah.
Pemerintah Aceh sebelumnya mengonfirmasi telah mengirimkan surat kepada dua lembaga PBB terkait permintaan bantuan penanganan pascabanjir dan longsor. Permintaan tersebut mempertimbangkan pengalaman lembaga internasional dalam penanganan bencana besar.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, dilansir infoSumut, Senin (15/12).
Muhammad menyebut saat ini terdapat 77 lembaga dengan total 1.960 relawan yang terlibat dalam penanganan bencana di Aceh. Lembaga tersebut terdiri dari NGO lokal, nasional, dan internasional, dengan jumlah relawan yang diperkirakan terus bertambah.
