Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengajak masyarakat untuk tidak mempercayai informasi yang tidak berasal dari sumber utama atau hanya dari media sosial. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kerja sama yang baik antara PPID dengan masyarakat terkait keterbukaan informasi kepada publik.
Hal tersebut disampaikan Marsda TNI Eko Dono Indarto, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, dalam acara Penguatan Kapasitas dan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Vouk Hotel & Suites, Benoa, Kuta Selatan, Badung, Kamis (14/8/2025).
“Ingat, di era digitalisasi sekarang banyak sekali informasi didapat bukan dari sumber utama, banyak ada disinformasi, itu sangat mengganggu dalam hubungan kita,” ujarnya kepada wartawan seusai acara, Kamis.
Maka dari itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak langsung percaya informasi yang tidak lengkap dan berasal dari sembarang sumber yang belum tentu terverifikasi kebenarannya.
“Mari kita kurangi mencari informasi yang tidak pada sumbernya. Dan jangan gampang percaya dengan informasi yang sepotong-potong. Dari media sosial, dari media online. Karena kan belum tentu semuanya itu tepat. Perlu diverifikasi,” lanjutnya.
Dalam upaya keterbukaan informasi sendiri, Eko mengaku salah satu tantangannya adalah mendorong inisiatif atau kepedulian instansi pemerintah untuk menyampaikan informasi yang memang seharusnya diketahui masyarakat.
“Tantangannya kalau kami monitor dari teman-teman narasumber adalah kepedulian kita untuk mau memberikan apa yang harusnya masyarakat tahu,” katanya.
Menjawab hal itu, maka ia melakukan penataan terhadap peraturan Undang-Undang 14 Tahun 2008 agar banyak instansi menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat dan masyarakat mendapatkan haknya.
Walaupun saat ini adalah era teknologi yang memudahkan penyebaran info, tapi masih terdapat banyak daerah di Indonesia dengan presentasi keterbukaan informasi yang rendah. Salah satu penyebabnya adalah geografis Indonesia yang sangat beragam.
“Banyak variabelnya ya. Bicara keterbukaan informasi publik dihadapkan dengan geografis. Mari kita lihat bahwa negara kita kan sangat luas ya. Dari Sabang sampai Merauke. Tidak semuanya dan belum semuanya terpasang infrastruktur digitalnya,” jelasnya.
Eko menegaskan kondisi ini membuat penyampaian informasi melalui teknologi menjadi tantangan tersendiri. Namun, pemerintah terus berupaya mengelola hal tersebut dengan memanfaatkan jaringan dan infrastruktur yang ada.
