Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengingatkan tak ada lagi praktik pungutan liar (pungli) di seluruh destinasi wisata saat musim libur sekolah. Imbauan tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pariwisata tentang Libur Sekolah 2025 yang ditujukan kepada pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha pariwisata.
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar), Ni Luh Enik Ermawati, menjelaskan SE tersebut mengajak para kepala daerah untuk memastikan tidak ada kenaikan tarif destinasi wisata selama momen libur sekolah. Ia mewanti-wanti agar tidak ada praktik pungli yang membuat turis merasa tak nyaman.
“Kami berharap tidak ada hal-hal yang seperti itu,” kata perempuan yang akrab disapa Ni Luh Puspa itu seusai meninjau destinasi wisata di Gianyar, Bali, Kamis (26/6/2025).
Kemenpar, Puspa berujar, sedang mendata beberapa destinasi yang diduga melakukan praktik pungli. Menurutnya, Kemenpar akan langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan pungli pada objek wisata itu.
“Mudah-mudahan dengan langkah-langkah seperti itu kita bisa mengurangi, jangan sampai ada pungli. Nanti wisatawan tidak nyaman, kita juga yang akan rugi,” imbuhnya.
Puspa berharap momentum libur sekolah dapat mendongkrak jumlah kunjungan turis domestik di berbagai destinasi wisata. Berdasarkan data yang dia terima, ada sebanyak 400 juta pergerakan turis domestik yang pelesiran di seluruh Indonesia pada Januari-April 2025.
“Ini menunjukkan tren yang positif. Kami optimistis target 1,08 miliar pergerakan wisatawan nusantara bisa tercapai di akhir tahun,” kata Puspa.
Saat ini, Puspa melanjutkan, Kemenpar tengah membahas layanan call center pariwisata. Keluhan-keluhan wisatawan nantinya bisa disampaikan melalui layanan tersebut.
“Bu Menteri (Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana) sangat concern bagaimana agar masyarakat bisa melaporkan langsung kepada Kemenpar jika ada hal yang kurang nyaman atau ada hal-hal yang berkaitan dengan isu kepariwisataan,” pungkasnya.
