Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Laka Lena membuka kegiatan Pertemuan Pastoral (Perpas) XII di aula Orang Muda Katolik (OMK) Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/7/2025). Pada kesempatan itu, Melky, sapaan Melkiades Laka Lena, berbicara tentang penanganan buruh migran NTT melalui platform Sistem Saling Jaga (Sisaga). Sebuah platform pelayanan atau pengaduan.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
“Pemerintah juga membentuk sistem informasi dan layanan pengaduan sisaga (sistem saling jaga) sebagai sistem pelayanan berbasis masyarakat melalui nomor: 08113910910,” kata Melky dalam sambutannya, Rabu.
Melky mengatakan Perpas XII ini menjadi wahana penting bagi internal Gereja Regio Nusra untuk menyusul program strategis yang berpihak pada martabat manusia.
“Kita menyadari arus media sosial yang begitu cepat memengaruhi seluruh aspek manusia, dalam aspek sosial, religius, budaya dan politik, terjadi di semua wilayah perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah. Gereja Katolik diharapkan hadir dalam kegelisahan umat, menjadi sabar dalam pergulatan masyarakat, dan menjadi suara profetik di tengah arus perubahan dunia,” beber Melky.
Menurutnya, Provinsi NTT menjadi salah satu pengirim tenaga kerja migran terbesar di tanah air. Namun, Melky berujar, di balik potensi itu tersimpan masalah migran ilegal. Banyak warga NTT dikirim ke luar negeri tanpa melalui mekanisme hukum dan persiapan yang benar.
“Mereka berangkat tanpa perlindungan, tanpa persiapan yang benar dan tanpa jaminan keselamatan,” paparnya.
Lantaran berangkat tidak sesuai prosedur, PMI asal NTT cenderung rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, bahkan kematian.
“Langkah pemerintah yaitu penegakan moratorium pada sektor rentan, kami menegakkan pelarangan tenaga kerja ke sektor-sektor rawan eksploitasi, seperti rumah tangga, sehingga mereka benar-benar siap melalui pelatihan dan peningkatan eksploitasi,” ujarnya.
Selain itu, Melky menjelaskan pemerintah juga akan meningkatkan layanan terpadu satu atap, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui BLK, BLKK, dan sebagainya. Pemerintah juga telah mengadakan pembentukan gugus tugas TPPO hingga ke desa yang melibatkan PMI, pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, desa, dan juga perempuan.
Melky berharap ada kolaborasi lintas wilayah dan sektor ke daerah-daerah tujuan warga NTT bermigrasi.
“Ada strategi migrasi aman, pembangunan pusat informasi, Forum akuntabilitas publik dan indikator kinerja,” tandas Mely dalam pembukaan Perpas XII yang dihadiri 9 Uskup Regio Nusra Bali serta para imam dari berbagai keuskupan bersama delegasi itu.
