Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang 2025 mencapai Rp 31,95 triliun atau sebesar 93,47 persen hingga akhir Desember. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT, Adi Setiawan.
Adi menjelaskan capaian tersebut menunjukkan penegakkan peran belanja negara sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Capaian ini dipaparkan dalam konferensi pers update realisasi APBN yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Rabu (31/12/2025).
Adi Setiawan mengatakan, meski secara tahunan realisasi APBN NTT mengalami kontraksi sebesar 14,28 persen secara year on year (yoy), kondisi fiskal daerah masih kuat.
“Terutama dari sisi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah,” kata Adi.
Adi menambahkan, hingga 30 Desember 2025, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di NTT tercatat sebesar Rp 9,209 triliun dari total pagu Rp 10,238 triliun, atau setara 89,95 persen. “Masih terdapat sisa pagu sekitar Rp 1,02 triliun yang belum terserap,” katanya.
Ia juga merincikan, untuk realisasi belanja pemerintah pusat di NTT terdiri dari Belanja Pegawai sebanyak Rp 4,163 triliun atau 99,73 persen; Belanja Barang Rp 3,589 triliun atau 83,88 persen; Belanja Modal Rp 1,429 triliun atau 81,35 persen; dan Belanja Bantuan Sosial Rp 26,93 miliar atau 97,78 persen.
“Dari sisi wilayah kerja, KPPN Larantuka mencatat realisasi tertinggi sebesar 95,18 persen, disusul KPPN Ende sebesar 91,24 persen, dan KPPN Waingapu sebesar 91,20 persen,” jelasnya.
Menurut Adi, Kanwil DJPb NTT memproyeksikan realisasi akhir BPP 2025 mencapai 91,11 persen, sedikit lebih rendah dari proyeksi awal.
“Penurunan proyeksi ini dipengaruhi oleh adanya penambahan pagu BPP sebesar 3,64 persen atau sekitar Rp 359,42 miliar, dari pagu awal Rp 9,88 triliun menjadi Rp 10,24 triliun,” imbuh Adi.
Ia mengatakan, untuk menjaga stabilitas harga di daerah, pemerintah mengalokasikan belanja pengendalian inflasi sebesar Rp 787,31 miliar di NTT pada 2025. Hingga 30 Desember 2025, realisasinya telah mencapai Rp 769,49 miliar atau 97,74 persen.
“Untuk alokasi terbesar berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dengan pagu Rp 564,35 miliar dan realisasi Rp 553,64 miliar. Berdasarkan jenis intervensi, realisasi terbesar diarahkan pada ketersediaan pasokan, yakni sebesar Rp 542,36 miliar,” tandas Adi Setiawan dalam konferensi pers.
Selain belanja pemerintah pusat, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) juga menjadi penopang utama fiskal NTT. Hingga Desember 2025, realisasi TKD tercatat sebesar Rp 22,86 triliun.
TKD NTT ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebanyak Rp 14,74 triliun atau 96,30 persen, DAK Fisik Rp 892,48 miliar atau 95,29 persen, DAK Non Fisik Rp 4,48 triliun atau 97,81 persen, Dana Desa Rp 2,31 triliun atau 85,69 persen, dan Insentif Fiskal Rp 239,23 miliar atau 100 persen.
Walau demikian, Adi mengatakan realisasi Dana Desa tergolong tinggi, karena penyalurannya masih mengalami kontraksi 18,66 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.
Sedangkan untuk sektor pembiayaan UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTT hingga 30 Desember 2025 mencapai Rp 2,75 triliun atau 94,5 persen dari target Rp 2,91 triliun.
“Menariknya, jumlah debitur justru melampaui target hingga 132,24 persen,” beber dia.
Selain itu, dari sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi penyaluran KUR dengan porsi 52,58 persen, disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 21,69 persen.
Sementara untuk penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp 354,68 miliar, tumbuh 12 persen (yoy) dengan jumlah debitur mencapai 59.187 orang.
“Penyalur terbesar berasal dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang didominasi skema kelompok,” ujar Adi.
Capaian ini, kata dia, menunjukkan peran APBN yang tetap strategis dalam menjaga daya beli, stabilitas harga, serta mendorong penguatan UMKM dan ekonomi masyarakat di NTT sepanjang 2025.
