Presiden Prabowo Subianto ingin mengubah pola pikir masyarakat agar lebih produktif dan tak hanya mengandalkan bantuan sosial.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat memimpin rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di kantor Gubernur Bali, Jumat (8/8/2025).
“Oleh karena itu presiden mengeluarkan Kopdes, gagasan presiden bukan dari kami, presiden yang memaparkan. Nah menteri-menteri ini mendapatkan tugas dan sama yang dilakukan,” kata Zulhas.
Zulhas menilai selama ini pemerintah kerap memilih cara yang mudah namun keliru, seperti membagikan sembako kepada masyarakat miskin. Kebiasaan itu, menurutnya, membuat masyarakat terbiasa menjadi penerima bantuan.
Melalui Kopdes Merah Putih, kata Zulhas, Prabowo berharap dapat mengubah pola pikir masyarakat agar lebih produktif sekaligus memberdayakan koperasi.
“Jadi tugas kita tolong pekerjaan besar kita mengubah mindest. Tidak mungkin tangan di bawah terus, miskin kasih, ini kasih, oleh karena itu sosial kita Rp 500 triliun itu hanya untuk bansos, bayangin,” ungkap mantan Menteri Perdagangan itu.
Zulhas melanjutkan, tantangan pemerintah saat ini adalah mewujudkan negara yang produktif melalui desa. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi desa dapat terus berputar. Ia menyebut dana sosial untuk bantuan sosial saja mencapai Rp 500 triliun.
“Kopdes ini kalau dulu bantuan cara mudah. Kalau cara mudah ya kita ambil dari APBN kita kasih ke koperasi dan macet,” kata Zulhas.
Zulhas juga meminta peran gubernur serta bupati/wali kota untuk memantau hingga ke tingkat desa.
“Kami istilahnya mandori maaf pak gubernur, tolong gubernur mandori bupatinya, bupatinya mandori kades-kadesnya. Paling tidak sebulan sekali gubernur rapat dengan bupati, bupati rapat dengan kades-kadesnya,” tutur dia.
Pemerintah merancang Kopdes Merah Putih dengan berbagai unit usaha seperti kantor koperasi, toko sembako, simpan pinjam, klinik di desa, apotek desa, logistik desa, dan gudang.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
Adapun potensi lini bisnis dengan BUMN meliputi agen pupuk, pangkalan elpiji, gerai sembako, agen BRI/Mandiri/BNI, layanan logistik pos, penyaluran bantuan pemerintah, serap gabah petani, serta apotek obat murah.
Rapat ini dihadiri tujuh menteri, antara lain Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri PANRB Rini Widyantini, dan Menteri Hukum Supratman. Sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi juga turut hadir.
Zulhas juga meminta peran gubernur serta bupati/wali kota untuk memantau hingga ke tingkat desa.
“Kami istilahnya mandori maaf pak gubernur, tolong gubernur mandori bupatinya, bupatinya mandori kades-kadesnya. Paling tidak sebulan sekali gubernur rapat dengan bupati, bupati rapat dengan kades-kadesnya,” tutur dia.
Pemerintah merancang Kopdes Merah Putih dengan berbagai unit usaha seperti kantor koperasi, toko sembako, simpan pinjam, klinik di desa, apotek desa, logistik desa, dan gudang.
Adapun potensi lini bisnis dengan BUMN meliputi agen pupuk, pangkalan elpiji, gerai sembako, agen BRI/Mandiri/BNI, layanan logistik pos, penyaluran bantuan pemerintah, serap gabah petani, serta apotek obat murah.
Rapat ini dihadiri tujuh menteri, antara lain Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri PANRB Rini Widyantini, dan Menteri Hukum Supratman. Sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi juga turut hadir.
