Lombok Tengah –
Video sejumlah siswa sekolah dasar (SD) di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang mengaku belum pernah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di media sosial (medsos). Mereka pun meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Prabowo.
Berdasarkan video yang beredar, para siswa mengaku hanya bisa menonton saat murid dari sekolah lain kebagian menu MBG setiap hari. Video pertama menampilkan siswa SDN Gerintuk, Dusun Pemoles, Desa Batujangkih, Lombok Tengah.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
“Kami dari SDN Gerintuk belum mendapatkan MBG. Bapak Presiden Prabowo yang saya cinta, hormati dan banggakan, satu tahun MBG berjalan tapi hanya cerita yang kami dapatkan. Saya belum mendapat MBG. Mohon keadilannya Pak Prabowo,” ucap siswa dalam video yang dilihat, Sabu (14/2/2026).
Video kedua menampilkan keluh kesah siswa SDN Bunpetung, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Mereka mengaku sedih lantaran tak kebagian MBG seperti teman-teman dari sekolah lain.
“Kami belum mendapatkan MBG. Kami hanya bisa menonton teman yang sudah satu tahun mendapatkan MBG. Mohon keadilannya Bapak Prabowo,” kata para siswa SDN Bunpetung dalam video itu.
Video tersebut diunggah oleh akun Facebook @Paul_Fadila dan telah ditonton sekitar 180 ribu kali. Unggahan tersebut memicu beragam komentar dari warganet. Ada yang mengkritik program MBG, ada pula yang mendukung agar program tersebut dilaksanakan secara merata.
Koordinator Regional Program MBG Provinsi NTB, Eko Prasetyo, buka suara terkait keluhan siswa dalam video tersebut. Eko mengatakan akan berkoordinasi dengan koordinator kabupaten dan kecamatan untuk segara merampungkan data sekolah yang belum terjangkau oleh program MBG.
“Bagaimana pun kami komitmen di Provinsi NTB karena memang sudah haknya anak-anak. Itu kan kampanye kami makan bergizi gratis hak anak Indonesia,” ujar Eko saat dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu.
Eko menjelaskan belum terjangkaunya sejumlah sekolah dapat disebabkan oleh faktor teknis di lapangan. Terutama terkait keterbatasan kapasitas atau kemampuan distribusi MBG oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut.
“Satu SPPG tidak boleh melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat. Radiusnya juga maksimal enam kilometer. Bisa jadi SPPG terdekat masih dalam proses pembangunan atau belum tersedia di sekitar sekolah tersebut,” imbuhnya.
Eko mengakui sudah menerima informasi terkait sejumlah sekolah yang belum sama sekali tersentuh program MBG. Ia berjanji akan mendorong percepatan agar sekolah-sekolah yang belum terlayani segera masuk dalam jangkauan distribusi MBG.
“Komitmen kami di Provinsi NTB adalah melakukan percepatan-percepatan supaya semua anak bisa segera menerima MBG,” pungkasnya.
