SMA/SMK Negeri Bali Mandara menjadi sorotan Komisi VIII DPR RI. Sekolah yang berlokasi di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, Bali, ini dikunjungi anggota dewan pada Rabu (28/5/2025) untuk melihat langsung sistem boarding school atau sekolah berasrama yang dinilai berhasil diterapkan.
Sekolah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali itu dinilai memiliki konsep serupa dengan sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat pun berencana menjadikan sekolah ini sebagai rujukan pembangunan sekolah rakyat ke depan.
“Karena ini nantinya akan sebagai pilot project, sebagai perbandingan ketika nanti sekolah rakyat dibentuk itu harus betul-betul bukan hanya life service saja,” kata Anggota Komisi VIII I Ketut Kariyasa Adnyana seusai kunjungan.
Kariyasa menyebut, SMA/SMK Bali Mandara telah berhasil menjalankan sistem boarding school dengan kriteria penerimaan siswa yang ketat. Siswa yang diterima di sekolah ini berasal dari kalangan miskin ekstrem. Seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, sehingga siswa bisa bersekolah secara gratis.
“Kriteria di sini adalah orang yang betul-betul tingkat kemiskinan paling ekstrem. Ini menjadi revolusi pengentasan kemiskinan yang harus kita dukung,” ujarnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini sekolah tersebut telah meluluskan sekitar 2.000 alumni. Para lulusan banyak diterima di perguruan tinggi, sekolah kedinasan, hingga menjadi anggota TNI dan Polri. Menurutnya, cara ini lebih efektif dalam memutus rantai kemiskinan dibanding program bantuan sosial tunai.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Kementerian Sosial banyak memiliki program bantuan tunai. Itu bersifat sementara, belum bisa mengentaskan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan harus dilakukan melalui pendidikan,” jelasnya.
Kariyasa mendorong agar sekolah rakyat bisa dibangun secara merata di seluruh Indonesia, termasuk Bali. Ia menyoroti bahwa dari sekitar 26 ribu siswa tingkat SMA/SMK di Bali, baru sekitar 2.000 yang mendapat kesempatan belajar di SMA/SMK Bali Mandara.
“Targetnya jangan hanya dibangun satu sekolah saja tapi merata, karena kemiskinan itu kan merata,” kata dia.
Ia juga meminta agar pemerintah menerbitkan regulasi untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan program tersebut.
“Seperti peraturan presiden, peraturan menteri atau turunannya agar nanti betul-betul program ini berkelanjutan dan betul-betul nanti fokus untuk pengentasan kemiskinan secara nasional,” tegasnya.
Kepala SMK Negeri Bali Mandara, Ketut Susila Widyarsana, menyambut baik kunjungan Komisi VIII DPR RI dan perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos). Ia mengatakan, kunjungan ini merupakan bagian dari studi tiru karena sekolah rakyat memiliki visi yang mirip dengan SMA/SMK Bali Mandara, yaitu memberikan pendidikan gratis bagi siswa kurang mampu.
“Dari sistem rekrutmen, tata kelola, hampir sama dengan sekolah kita. Harapannya adalah nanti Kemensos ketika membentuk sekolah rakyat bisa sama seperti SMA/SMK Bali Mandara,” jelasnya.
Susila memaparkan bahwa sekolahnya menerapkan sistem seleksi ketat. Pihak sekolah melakukan home visit atau kunjungan ke rumah calon siswa untuk memastikan bahwa siswa tersebut benar-benar dari keluarga miskin.
Ia menegaskan perlunya penambahan sekolah serupa karena jumlah siswa miskin yang belum tertampung masih cukup besar.
“Kalau sekarang kami untuk SMA dan SMK melakukan home visit sekitar hampir 670 siswa. Itu artinya bahwa anak miskin di Bali masih banyak. Sedangkan kapasitas yang diterima di sini terbatas karena kita diatur oleh keterbatasan anggaran,” terangnya.
“Untuk SMA tahun ini menerima 150 siswa, SMK 180 siswa. Sedangkan jumlah pelamar kategori mereka miskin masih banyak, maka itulah diperlukan sekolah rakyat di Bali ini, minimal sama pengelolaannya seperti SMA/SMK Bali Mandara,” pungkasnya.
