Puluhan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK PP) Negeri Kupang mendapatkan pelatihan pekerja perkebunan (plantation worker) dari Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (10/11/2025).
“Tujuannya untuk membekali calon pekerja migran dan lulusan sekolah dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan industri perkebunan serta pengetahuan tentang prosedur penempatan dan perlindungan pekerja migran,” ujar Kepala BP3MI NTT, Suratmi Hamida, kepada infoBali.
Suratmi menjelaskan kegiatan itu dihadiri oleh 60 peserta. Seluruh peserta sangat antusias untuk mengikuti pelatihan. Menurutnya, kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama 16 hari dari 10-26 November 2025 di NTT.
“Kegiatan ini merupakan langkah nyata dari pemerintah melalui kerja sama antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI NTT, dan SMK PP Negeri Kupang dalam memperkuat kapasitas, kompetensi, serta perlindungan bagi calon pekerja migran,” jelas Suratmi.
NTT, jelas Suratmi, merupakan salah satu daerah dengan jumlah calon pekerja migran yang cukup tinggi di sektor perkebunan di berbagai negara tujuan. Namun, selama ini, masih banyak permasalahan yang dihadapi pekerja migran. Salah satunya, yakni tingginya kasus penempatan ilegal yang melibatkan orang tidak bertanggung jawab sehingga banyak yang berangkat tanpa perlindungan hukum yang memadai.
Selain itu, kurangnya akses informasi migrasi yang aman dan prosedural dapat membuat masyarakat mudah tergiur oleh tawaran cepat bekerja di luar negeri tanpa memahami risikonya.
“Rendahnya keterampilan dan kesiapan kerja, terutama dalam bidang-bidang spesifik, seperti pengelolaan perkebunan modern dan teknologi pertanian, itu menyebabkan pekerja kita sulit bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain,” terang Suratmi.
Suratmi menegaskan pelatihan tersebut sangat penting dan memastikan setiap calon pekerja migran dari NTT berangkat secara legal, terampil, dan terlindungi.
Pelatihan, jelas Suratmi, tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis di bidang perkebunan, seperti cara pengelolaan tanaman, penggunaan alat modern, dan pemahaman tentang lingkungan kerja, tetapi juga mencakup pembekalan soft skill, pendidikan karakter, serta pemahaman hukum dan budaya negara tujuan. Walhasil, para peserta diharapkan tidak hanya siap bekerja secara profesional, tetapi juga mampu menjadi duta bangsa yang membawa nama baik Indonesia di luar negeri.
“Saya menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik sebelum berangkat, bekerja, maupun setelah kembali ke tanah air,” jelas Suratmi.
BP3MI NTT berkomitmen untuk terus memperluas layanan informasi dan pelatihan serta bekerja sama dengan lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat desa. Sebab, dengan adanya kolaborasi dapat menekan angka penempatan ilegal dan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran secara berkelanjutan.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Namun, perlindungan itu hanya dapat berjalan efektif apabila masyarakat juga aktif mencari informasi yang benar dan memilih jalur migrasi yang legal,” terang Suratmi.
