Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal merespons wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Rencana pembentukan provinsi baru itu kembali disuarakan oleh anggota DPRD NTB dari Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.
Menurut Gubernur Iqbal, usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Pulau Sumbawa sudah lama muncul di tengah masyarakat. Namun, keputusan tersebut tetap berada di tangan pemerintah pusat.
“Pemikiran itu kan sudah lama. Itu kan tergantung kebijakan pusat. Sementara ini kan masih moratorium,” kata Iqbal kepada wartawan di Mataram, Rabu (7/5/2025).
Iqbal tak menanggapi lebih lanjut sikap delapan anggota DPRD NTB yang secara terbuka mendukung pembentukan provinsi baru di wilayah itu. “Nggak ada tanggapan. Itu kan kebijakan pusat. Tergantung pusatlah,” ujar dia singkat.
Sebelumnya, delapan anggota DPRD NTB dari dapil V menyuarakan dukungan terhadap pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Mereka menyebut wacana ini merupakan aspirasi dari masyarakat di wilayah Pulau Sumbawa.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Anggota DPRD NTB yang menyuarakan dukungan tersebut adalah Salman, Iwan Panjidinata, Sambirang Ahmadi, Abdul Rahim, Nurdin, Asaat Abdullah, Syamsul Fikri, dan Rusli Manawari.
Iwan Panjidinata, legislator dari Partai Gerindra, menegaskan desakan pembentukan provinsi baru merupakan aspirasi kuat dari masyarakat.
“Kondisi hari ini bahwa masyarakat Pulau Sumbawa berharap pembentukan provinsi Pulau Sumbawa harus disuarakan. Kami anggota DPRD Dapil V mendukung Provinsi Pulau Sumbawa,” ujar Iwan saat ditemui di Gedung DPRD NTB, Senin (5/5/2025).
Ia juga menegaskan bahwa usulan tersebut tidak lahir dari kalangan elit politik, melainkan berasal dari seluruh elemen masyarakat di lima kabupaten Pulau Sumbawa.
“Ada desakan dan aspirasi seluruh masyarakat di Pulau Sumbawa. Baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda. Jadi, kami mendukung atas keinginan masyarakat,” tegasnya.
