Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), ingin program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) yang didukung Bank Dunia diperpanjang hingga 2028. Program ini dinilai efektif membantu pengendalian banjir yang kerap melanda Kota Bima.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Bima, Mariamah, mengatakan Pemkot Bima saat ini tengah menyusun Rencana Kerja (Renja) 2026 untuk keberlanjutan program NUFReP. Penyusunan Renja dilakukan bersama Tim Technical and Program Implementation Support Consultant (TEPIS) Bina Bangda Kemendagri.
“Pemkot Bima ingin program NUFReP bisa dilaksanakan hingga 2028,” ujar Mariamah, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, keberlanjutan program ini penting untuk memperkuat sistem pengendalian banjir di Kota Bima, seperti melalui normalisasi sungai, pembangunan drainase primer, dan kolam retensi.
“Program NUFReP menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan infrastruktur perkotaan sekaligus mengurangi risiko banjir di wilayah Kota Bima,” ungkapnya.
Mariamah menjelaskan, Kota Bima pernah dilanda banjir besar pada 2016 yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Karena itu, program NUFReP yang didukung Bank Dunia dirasakan sangat membantu sebagai upaya pencegahan agar bencana serupa tak terulang.
“Kami berterima kasih kepada pihak Bank Dunia, BWS, serta seluruh pelaksana proyek yang telah berkontribusi besar dalam program ini,” ujarnya.
Selain fokus pada pengendalian banjir, Pemkot Bima juga tengah memperkuat pengelolaan sampah, karena tumpukan sampah menjadi salah satu pemicu banjir. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, volume sampah yang diangkut mencapai sekitar 90 ton per hari.
“Pemkot Bima saat ini gencar mengedukasi dan mensosialisasikan masyarakat untuk memilah sampah organik dan nonorganik dimulai dari rumah tangga, serta kampanye pengurangan sampah plastik sekali pakai,” tandasnya.
Sementara itu, perwakilan Tim TEPIS Bina Bangda Kemendagri, Gazali Fathadewang, mengatakan pelaksanaan program NUFReP berfokus pada tiga komponen utama, yakni perencanaan, dukungan kebijakan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah.
Menurutnya, TEPIS bertugas memberikan dukungan teknis yang menjadi tanggung jawab NPIU Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Dukungan itu mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda, fasilitasi koordinasi antarinstansi pemerintah daerah, dan dukungan teknis dalam pelaksanaan proyek NUFReP.
“Tujuan utama kami adalah memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan proyek, baik pemerintah maupun non-pemerintah,” jelasnya.
Gazali menambahkan, pihaknya juga memperkuat kebijakan dan kelembagaan daerah melalui berbagai inisiatif peningkatan kapasitas dan kegiatan penjangkauan. Selain itu, TEPIS aktif berpartisipasi dalam forum koordinasi serta mendukung perencanaan RPJMD dan RKPD.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
“TEPIS memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang untuk memastikan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan risiko banjir dapat terakomodasi dengan baik,” tandasnya.
Mariamah menjelaskan, Kota Bima pernah dilanda banjir besar pada 2016 yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Karena itu, program NUFReP yang didukung Bank Dunia dirasakan sangat membantu sebagai upaya pencegahan agar bencana serupa tak terulang.
“Kami berterima kasih kepada pihak Bank Dunia, BWS, serta seluruh pelaksana proyek yang telah berkontribusi besar dalam program ini,” ujarnya.
Selain fokus pada pengendalian banjir, Pemkot Bima juga tengah memperkuat pengelolaan sampah, karena tumpukan sampah menjadi salah satu pemicu banjir. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, volume sampah yang diangkut mencapai sekitar 90 ton per hari.
“Pemkot Bima saat ini gencar mengedukasi dan mensosialisasikan masyarakat untuk memilah sampah organik dan nonorganik dimulai dari rumah tangga, serta kampanye pengurangan sampah plastik sekali pakai,” tandasnya.
Sementara itu, perwakilan Tim TEPIS Bina Bangda Kemendagri, Gazali Fathadewang, mengatakan pelaksanaan program NUFReP berfokus pada tiga komponen utama, yakni perencanaan, dukungan kebijakan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah.
Menurutnya, TEPIS bertugas memberikan dukungan teknis yang menjadi tanggung jawab NPIU Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Dukungan itu mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda, fasilitasi koordinasi antarinstansi pemerintah daerah, dan dukungan teknis dalam pelaksanaan proyek NUFReP.
“Tujuan utama kami adalah memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan proyek, baik pemerintah maupun non-pemerintah,” jelasnya.
Gazali menambahkan, pihaknya juga memperkuat kebijakan dan kelembagaan daerah melalui berbagai inisiatif peningkatan kapasitas dan kegiatan penjangkauan. Selain itu, TEPIS aktif berpartisipasi dalam forum koordinasi serta mendukung perencanaan RPJMD dan RKPD.
“TEPIS memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang untuk memastikan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan risiko banjir dapat terakomodasi dengan baik,” tandasnya.
