Pemkab TTU Siapkan 6 Hektare Lahan untuk Sekolah Rakyat

Posted on

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), telah menyiapkan lahan seluas enam hektare untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat (SR). Bupati TTU Yosep Falentinus Kebo mengajukan proposal kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Pembangunan SR oleh Kemensos akan menelan anggaran Rp 100 miliar.

“Kami salah satu kabupaten yang mengirimkan proposal terkait dengan permintaan dibangunnya Sekolah Rakyat di TTU oleh Kementerian Sosial. Kurang lebih yang kami dengar itu pembangunan satu SR menelan anggaran Rp 100 miliar, dibangun di atas tanah seluas enam hektare,” terang Falentinus saat diwawancarai di arena Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Amanat Nasional (PAN) di Kupang, Sabtu (26/4/2025).

Dia menjelaskan lokasi enam hektare lahan untuk SR berada di Bundaran Kilometer (Km) 9 Kefamenanu. Menurut Falen, sapaannya, Pemkab TTU hanya menyediakan lahan. Sementara, proses pembangunan merupakan kewenangan Kemensos. Penyediaan lahan oleh pemerintah daerah memang menjadi salah satu syarat dalam program tersebut.

“Sejauh lahan yang diajukan tidak bermasalah, tentu disetujui. Kami punya harapan besar untuk sekolah ini, minimal sumber daya manusia (SDM), dan juga memutus mata rantai anak putus sekolah,” urai mantan anggota TNI AD berpangkat mayor itu.

Falen mengungkapkan banyak anak TTU yang telantar dan tidak bisa sekolah. Dia berharap keberadaan SR nantinya bisa membantu mereka mendapatkan hak atas pendidikan.

“Kita harus akui bahwa di TTU ini masih banyak anak yang lahir tanpa status. Itu kebanyakan orang tuanya kerja di luar negeri dan sebagainya, atau pun ada orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Dengan adanya sekolah rakyat ini, kami harapkan agar anak putus sekolah di TTU bisa teratasi. SDM pun bisa meningkat untuk kesejahteraan mereka,” urai Falen.

Dia menjelaskan SR merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk kategori sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Konsepnya, seluruh jenjang pendidikan tersebut berada dalam satu atap. Siswanya tinggal di asrama dan dibiayai oleh negara mulai dari makan minum, hingga seragam.

“Program ini adalah program presiden melalui Kementerian Sosial sehingga kami telah langsung bersurat ke sana dan minggu kemarin sudah diundang untuk finalisasi pembangunan sekolah rakyat. Kemungkinan di tahun ini akan dibangun,” tandas Falen.