Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menargetkan seluruh warganya yang tergolong miskin bisa mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program Universal Health Coverage (UHC) yang dikelola BPJS Kesehatan. Dinas Sosial Lombok Timur mencatat, saat ini cakupan program UHC telah mencapai 99% dari total penduduk.
“Targetnya seluruh masyarakat di Lombok Timur dengan kategori yang tidak mampu kami harapkan bisa masuk mendapatkan jaminan kesehatan dan ditanggung pemerintah, sementara bagi yang sudah mampu diharapkan bisa memakai JKN yang berbayar secara mandiri,” sebut Soeroto, Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, saat ditemui infoBali di kantornya, Jumat (9/5/2025).
Soeroto merinci, program UHC di Lombok Timur telah mencakup 99% dari total penduduk sebanyak 1.437.357 jiwa. Namun dari jumlah itu, baru sekitar 75% yang status kepesertaannya masih aktif. Sisanya nonaktif karena berbagai kendala, salah satunya masalah administrasi kependudukan (adminduk).
“Pada tahun 2025 ini, kami targetkan 80% yang aktif kembali, sehingga seluruh warga miskin di Lombok Timur bisa menerima manfaat dari program UHC ini,” katanya.
Selain warga miskin, Pemkab Lombok Timur juga memprioritaskan kelompok rentan seperti ibu hamil, warga lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum memiliki JKN untuk masuk ke dalam program UHC.
Mekanisme pendaftaran UHC terbilang mudah. Warga cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa atau kelurahan, dan surat keterangan rawat inap dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
“Dokumen persyaratan tersebut nanti bisa dibawa ke Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk dimasukkan datanya,” jelas Soeroto
Soeroto menegaskan, program UHC ini hanya berlaku untuk pasien yang menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan milik pemerintah, tidak termasuk rumah sakit swasta.
“Kalau masyarakat yang dirawat di rumah sakit swasta kan itu tandanya sudah mampu, makanya kami menyasar yang dirawat di faskes milik pemerintah,” tandasnya.
Untuk mendukung target tersebut, Pemkab Lombok Timur terus menggencarkan sosialisasi program UHC. Informasi disebarkan melalui media sosial hingga pemasangan poster di fasilitas umum dan layanan kesehatan.
“Pak Bupati sudah mengeluarkan surat edaran sebelumnya mengenai program UHC ini, makanya kami gencarkan sosialisasi baik melalui media sosial maupun menempel poster yang berisikan informasi, supaya masyarakat bisa langsung secara mandiri mengusulkan dirinya di program UHC ini,” imbuh Soeroto.
