Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Fraksi Partai NasDem menyoroti capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tahun anggaran 2024-2025. Mereka menilai PAD yang ditargetkan sebesar Rp 380 miliar itu tidak menunjukkan progres signifikan.
Dari target tersebut, realisasi PAD yang tercapai hanya sebesar 87,4% atau sekitar Rp 331 miliar.
“Realisasi PAD mencapai Rp 331 miliar. Kami tidak mengatakan bahwa ini relatif stagnan, tapi ini masih memperlihatkan laju yang kurang signifikan,” kata juru bicara Fraksi NasDem, Lalu Galih Setiawan, dalam rapat paripurna DPRD Lombok Tengah, Rabu (11/6/2025).
Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
Galih mengungkapkan bahwa dari tahun ke tahun usulan, saran, dan rekomendasi soal PAD terus disampaikan. Namun, potensi PAD dinilai belum digarap secara maksimal. Salah satu penyebab kebocoran PAD adalah lemahnya penegakan regulasi oleh pemerintah daerah.
“Kasus ratusan vila dan homestay bodong di wilayah pariwisata selatan menjadi contoh yang jelas. Pembiaran berkepanjangan oleh pemerintah terhadap pembangunan dan operasi bangunan-bangunan itu tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Lombok Tengah secara pendapatan, namun juga pelanggaran tata ruang yang bisa menimbulkan dampak sosial lingkungan serius,” ujarnya.
Galih menyebutkan Fraksi NasDem telah menginventarisasi potensi jenis kerugian dari keberadaan vila dan homestay ilegal tersebut.
Pertama, kerugian ekonomi akibat tidak adanya pembayaran pajak yang seharusnya menjadi kontribusi bagi pembangunan daerah.
“Kedua, kerusakan lingkungan. Ini memberi dampak penggundulan hutan, polusi air, dan kerusakan ekosistem. Ketiga, kerusakan infrastruktur, menyebabkan kerusakan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya,” bebernya.
Ia menambahkan, risiko keamanan dan konflik sosial juga menjadi ancaman nyata akibat investasi ilegal tersebut.
“Terakhir, kerusakan citra daerah, dimana investasi ilegal akan mengurangi kepercayaan investor yang sah. Melalui kesempatan ini, kami mendesak pemerintah segera melakukan langkah cepat dan konkrit,” bebernya lagi.
Fraksi NasDem juga menyoroti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD, termasuk untuk tahun anggaran 2024. Mereka menilai LPJ tak sekadar laporan keuangan, melainkan cerminan kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pembangunan daerah.
“Jadi dalam situasi apapun, pelaksanaan anggaran oleh pemerintah tetaplah harus bisa dijelaskan secara terang benderang, transparan, dan jelas sesuai prinsip pemerintahan yang baik dan bersih,” pungkasnya.
