Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf kepada kementerian/lembaga (KL) dan pemerintah daerah (Pemda) yang sempat tersinggung dengan perkataannya. Namun, dia menegaskan pernyataannya itu dalam konteks merespons lambatnya realisasi belanja daerah.
“Jadi kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi yang benar lah habiskan tuh duit,” ujar Purbaya saat Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025), dikutip dari infoFinance.
Seperti diketahui, belakangan Purbaya aktif mendorong KL dan Pemda untuk menggeber realisasi anggaran belanjanya. Hal ini menyusul masih banyaknya anggaran yang nganggur memasuki kuartal IV 2025.
Purbaya menjelaskan kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan agar ekonomi berjalan sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Ia pun berkeliling ke KL yang serapan anggaran belanjanya masih rendah.
Selain itu, Purbaya juga menyoroti banyaknya dana Pemda yang masih mengendap di perbankan. Menurutnya, kunjungan ke kantor KL bukan untuk mengintervensi kebijakan.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
Dia menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk membantu KL menyelesaikan masalah uang nganggur yang tidak dimanfaatkan. Walhasil, anggaran yang tersedia belum berdampak bagi perputaran ekonomi.
“Saya nggak intervensi kebijakan. Saya hanya datang ke mereka. Program Anda apa? Habiskan uangnya. Apa yang saya bisa bantu? Kenapa? Kalau nggak kan uangnya nganggur,” ujar Purbaya.
“Satu, saya bayar bunga untuk uang yang nggak dipakai. Yang kedua, ekonomi lagi susah nggak terdorong. Habis itu sudah mulai menyebar di kementerian, kayaknya ada pada sebel sama saya tuh, biar aja,” imbuhnya.
Sebagai informasi, dalam laporan APBN KiTa per September 2025, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum terserap sebanyak Rp 474,7 triliun. Purbaya pun menegur keras para KL dengan serapan rendah.
Ia mengingatkan agar K/L menyiapkan program untuk menyerap sisa anggaran tersebut. Purbaya menegaskan evaluasi anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober. Menurutnya, anggaran kementerian akan dipindahkan jika tak mampu menyerap anggaran tersebut.
“Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja,” tegasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Artikel ini telah tayang di infoFinance. Baca selengkapnya
Sebut Bukan Intervensi Kebijakan
“Saya nggak intervensi kebijakan. Saya hanya datang ke mereka. Program Anda apa? Habiskan uangnya. Apa yang saya bisa bantu? Kenapa? Kalau nggak kan uangnya nganggur,” ujar Purbaya.
“Satu, saya bayar bunga untuk uang yang nggak dipakai. Yang kedua, ekonomi lagi susah nggak terdorong. Habis itu sudah mulai menyebar di kementerian, kayaknya ada pada sebel sama saya tuh, biar aja,” imbuhnya.
Sebagai informasi, dalam laporan APBN KiTa per September 2025, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum terserap sebanyak Rp 474,7 triliun. Purbaya pun menegur keras para KL dengan serapan rendah.
Ia mengingatkan agar K/L menyiapkan program untuk menyerap sisa anggaran tersebut. Purbaya menegaskan evaluasi anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober. Menurutnya, anggaran kementerian akan dipindahkan jika tak mampu menyerap anggaran tersebut.
“Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja,” tegasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Artikel ini telah tayang di infoFinance. Baca selengkapnya
