Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menanggapi permintaan Gubernur Wayan Koster tentang insentif pengembangan infrastruktur dan transportasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan. Ia menegaskan bahwa hal itu memungkinkan tapi membutuhkan penguatan regulasi dan kriteria yang jelas.
“Insentif itu memungkinan. Kan kami ada dana insentif daerah terkait daerah-daerah yang memiliki kinerja baik dalam penguatan kapasitas fiskal. Tinggal sekarang harus ada penguatan untuk satu kriteria apa, mana daerah layak dan berhak mendapatkan insentif tadi. Diukur dari apa, harus ada kejelasan,” ujarnya saat mengunjungi kawasan Jimbaran Hub dalam acara Aspal Plastik: Inovasi Ekonomi Sirkular untuk Infrastruktur Berkelanjutan Indonesia. Sabtu (5/7/2025).
Ia menambahkan bahwa pemanfaatan insentif juga diarahkan untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan. “Kami berharap pariwisata sustain berkelanjutan muara ke sana. Bukan hanya turis ramai tapi berkelanjutan dan ramah lingkungan,” kata mantan wali kota Bogor itu.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Saat ditanya mengenai adanya regulasi yang secara khusus mengatur pemberian insentif ini, ia berujar nantinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
“Insentif daerah salah satunya ke sana. Kami akan koordinasikan itu dengan kementerian keuangan,” tutupnya.
Sebelumnya, Koster meminta insentif pengembangan infrastruktur dan transportasi diatur di dalam RUU Kepariwisataan. Koster menilai infrastruktur dan sistem transportasi yang memadai penting untuk daerah yang menjadi destinasi wisata internasional.
Hal itu diungkapkan Koster saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Rabu (2/7/2025). Koster mengatakan insentif dari pemerintah pusat itu dapat berupa pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana strategis sesuai kebutuhan tiap daerah.
“Secara spesifik, saya meminta materi tambahan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataan. Ada norma di undang-undang itu, insentif (untuk) daerah yang jadi destinasi wisata dunia,” kata Koster.
Gubernur Bali dua periode itu berjanji memprioritaskan pembangunan transportasi darat dan laut jika usulannya disahkan DPR RI. Ia berharap hal itu juga dapat menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas di jalanan Bali.
“Buat kami di Bali, infrastruktur darat dan laut itu yang perlu peningkatan. Pelabuhan Sanur yang ke Nusa Penida itu sudah berfungsi dengan baik. Tapi, efeknya kemacetan di Jalan Bypass Ngurah Rai,” sebutnya.
