Kongres untuk mendorong pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan pencabutan moratorium daerah otonomi baru (DOB) akan digelar di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kongres ini akan digelar oleh Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) dalam waktu dekat.
“Insyaallah pak Wali Kota, kami dari KP4S akan mengadakan kongres dalam waktu dekat,” kata Ketua KP4S Kota Bima, Casman, saat bertemu dengan Wali Kota Bima, A Rahman, di ruang kerja wali kota, Senin (16/6/2025).
Casman menambahkan KP4S adalah organisasi gabungan dari berbagai elemen dan kalangan masyarakat di Pulau Sumbawa. KP4S dibentuk untuk mendesak dan mendorong percepatan pemekaran PPS.
“Kami mau dorong kembali sampai tuntas sehingga PPS ini terbentuk dan pemerintah pusat mencabut moratorium DOB,” ujar Casman.
Digelarnya kongres, jelas Casman, juga untuk menindaklanjuti agenda serupa yang pernah digelar KP4S di Sumbawa pada 2011. Tuntutan kongres kala itu sama, yakni mempercepat terbentuknya PPS.
“Rencananya nanti, kongres akan dipusatkan di Lapangan Serasuba atau Paruga Convention Hall Kota Bima pada Agustus 2025,” ungkap Casman.
KP4S akan menghadirkan tokoh-tokoh formal di Pulau Sumbawa, seperti anggota DPR RI Mori Hanafi, Johan Rosihan, dan Mahdalena. Selain itu, juga para mantan Gubernur NTB.
Selain itu, kongres juga mengundang semua kepala daerah di Pulau Sumbawa, seperti Wali Kota Bima, Bupati Bima, Bupati Dompu, Bupati Sumbawa, dan Bupati Sumbawa Barat. Para camat, lurah, dan kepala desa (kades) juga diundang.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Diharapkan dari kongres ini menghasilkan keputusan bersama untuk mempercepat pemekaran PPS,” harap Casman.
Menjawab hal itu, Rahman mengapresiasi kegigihan dan semangat KP4S yang ingin mewujudkan PPS. Bagi pejabat yang akrab disapa Aji Man ini, isu PPS sudah lama digaungkan, tetapi sekarang mencuat lagi.
“Soal PPS ini sudah lama. Bahkan, saat kongres rakyat di Kabupaten Sumbawa pada 2011 lalu, saya saat itu sebagai Wakil Wali Kota Bima turut menghadirinya,” terang Aji Man.
Aji man mengulas perjuangan terbentuknya sebenarnya sudah di ujung. Karena semua kepala daerah di Pulau Sumbawa dan DPRD sudah menyetujuinya. Bahkan, dokumen sudah dinyatakan lengkap. Hanya saja, muncul lagi moratorium yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.
“Yang jelas kita sangat mendukung dan mendorong karena potensi SDM dan SDA kita cukup melimpah. Namun, kita juga harus realistis melihat kondisi saat ini,” ujar Aji Man.
Aji Man menyarankan KP4S agar juga menemui para kepala daerah lain di Pulau Sumbawa. Sehingga, perjuangan untuk mendesak pembentukan PPS tidak dikaitkan dengan wilayah politik, tetapi murni aspirasi dari masyarakat tingkat bawah.
“Saya sarankan agar KP4S road show ke semua kepala daerah di Pulau Sumbawa. Yang penting sepakat berjuang bersama-sama. Karena kebijakan sekarang tidak semudah dahulu,” pinta Aji Man.
