Gubernur Bali Wayan Koster mengumpulkan para pejabat tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Program Pembangunan Bali di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Jumat, 11 April 2024. Hal ini dalam rangka menata Program Super Prioritas Mendesak (PSPM) Provinsi Bali 2025-2030.
Dalam rakor ini, semua pihak terkait yang tergabung tim terpadu dan percepatan program pembangunan Bali lima tahun ke depan hadir dan mendengar langsung arahan Gubernur Koster. Seluruhnya berkomitmen akan menjalankan semua program prioritas. Koster menegaskan tiga hal mendasar yang menjadi tujuan pembangunan Bali ke depan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Tiga hal fundamental dan komprehensif yang menjadi tujuan yakni mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Bali. Kemudian, mewujudkan Bali padma bhuana dan menjalankan prinsip Tri Sakti Bung Karno yang ditelurkan Presiden pertama RI Soekarno.
“Tujuan pembangunan Bali ke depan harus mewujudkan Prinsip Trisakti Bung Karno. Karena kehidupan masyarakat Bali berdasarkan tatanan dengan nilai-nilai manawa madawa (manusia dengan sifat-sifat kedewaan), mengatur sendiri tata, kehidupan masyarakat, sesuai dengan adat-istiadat dan kearifan lokal Bali,” beber Koster.
Masyarakat Bali, dia berujar, harus berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Gubernur Bali dua periode ini menjelaskan pembangunan Bali 5 tahun ke depan diselenggarakan dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.
Hal itu, Koster melanjutkan, merupakan pendekatan penyelenggaraan pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi satu kesatuan wilayah. Pola pembangunan Bali ini merupakan arah dan strategi untuk memuliakan alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang bersifat ideologis, kultural, religius, dan nasionalis.
Koster menjelaskan tim terpadu dan percepatan PSPM akan menjalankan sejumlah bidang prioritas untuk menjaga dan meningkatkan kualitas alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Bidang tersebut yakni, pertama berhubungan dengan adat, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal.
Kedua, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Ketiga, transformasi perekonomian dengan ekonomi Kerthi Bali. Keempat, infrastruktur darat, laut, dan udara, serta transportasi. Kelima, lingkungan, kehutanan, dan energi. Keenam, Pulau Bali sebagai pulau digital dan keamanan Bali.
Koster juga menjabarkan tim terpadu dan percepatan pelaksanaan pembangunan Bali yang dihuni berbagai unsur terkait seperti pemerintah, kepolisian, TNI, komunitas masyarakat, akademisi dan media. Ia juga memaparkan tugas dan tanggung jawab yang sesegera mungkin dijalankan tim terpadu dan percepatan.
Turut hadir dalam rakor ini, Ida Shri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa, Wagub I Nyoman Giri Prasta, Sekda Bali Dewa Made Indra, Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardana Sukawati, Sekda 9 kbupaten/kota, Rektor perguruan tinggi se-Bali, serta kepala perangkat daerah Provinsi Bali.
