Puluhan tenaga honorer yang gagal masuk usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menggeruduk Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka kompak mengenakan pakaian hitam sembari membawa kue dan nasi tumpeng.
Aksi demonstrasi tersebut dilakukan bertepatan dengan acara perayaan HUT ke-67 Provinsi NTB. Irfan, salah satu honorer yang tidak masuk ke dalam data PPPK Paruh Waktu, menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk tetap mengakomodir seluruh honorer.
“Kami punya anak istri. Pemerintah seolah-olah diam dengan persoalan ini dan melempar semua urusan ini ke pusat,” kata Irfan berorasi di depan kantor Gubernur NTB, Mataram, Rabu (17/12/2025) petang.
Irfan mengatakan sebanyak 518 tenaga honorer di lingkup Pemprov NTB tidak masuk dalam usulan PPPK Paruh Waktu. Ia mengaku kini dibayang-bayangi kenyataan pahit kehilangan pekerjaan dan masa depan.
“Harusnya kami menerima penghargaan atas pengabdian bertahun-tahun,” imbuh Irfan.
Selama ini, Irfan berujar, seluruh honorer telah mengirim surat permohonan audiensi dengan gubernur, wakil gubernur, hingga BKD NTB. Dia menyebut Pemprov NTB tak pernah menerima permohonan audiensi tersebut.
“Pintu-pintu kekuasaan tertutup rapat, seolah jeritan honorer hanyalah kebisingan yang mengganggu agenda besar perayaan,” ujar Irfan.
“Kami bukan mau mengganggu perayaan HUT NTB, tapi kami mau kekuasaan itu mendengar kami masyarakat kecil. Kami mau merasakan kebahagiaan yang sama dengan masyarakat yang lain. Kami membawa selendang, kue ulang tahun, dan nasi tumpeng untuk gubernur,” imbuhnya.
Penjabat (Pj) Sekda NTB Lalu Moh Faozal yang menemui para honorer memilih irit bicara. Dia bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB Tri Budi Prayitno meminta seluruh honorer untuk menyampaikan aspirasi ke Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB.
“Sebentar kami mau bertemu mereka untuk menjelaskan,” ujar Faozal singkat.
Hingga pukul 20.30 Wita, seluruh honorer yang melakukan aksi di depan Kantor Gubernur NTB masih melakukan audiensi bersama Kepala BKD NTB Tri Budi Prayitno. Audiensi yang dilakukan secara tertutup.
Selama ini, Irfan berujar, seluruh honorer telah mengirim surat permohonan audiensi dengan gubernur, wakil gubernur, hingga BKD NTB. Dia menyebut Pemprov NTB tak pernah menerima permohonan audiensi tersebut.
“Pintu-pintu kekuasaan tertutup rapat, seolah jeritan honorer hanyalah kebisingan yang mengganggu agenda besar perayaan,” ujar Irfan.
“Kami bukan mau mengganggu perayaan HUT NTB, tapi kami mau kekuasaan itu mendengar kami masyarakat kecil. Kami mau merasakan kebahagiaan yang sama dengan masyarakat yang lain. Kami membawa selendang, kue ulang tahun, dan nasi tumpeng untuk gubernur,” imbuhnya.
Penjabat (Pj) Sekda NTB Lalu Moh Faozal yang menemui para honorer memilih irit bicara. Dia bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB Tri Budi Prayitno meminta seluruh honorer untuk menyampaikan aspirasi ke Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB.
“Sebentar kami mau bertemu mereka untuk menjelaskan,” ujar Faozal singkat.
Hingga pukul 20.30 Wita, seluruh honorer yang melakukan aksi di depan Kantor Gubernur NTB masih melakukan audiensi bersama Kepala BKD NTB Tri Budi Prayitno. Audiensi yang dilakukan secara tertutup.
