Lombok Barat –
Tiga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak menghadiri rapat bersama Komisi III DPRD Lombok Barat yang membahas penanganan bencana alam dan kerusakan infrastruktur, Kamis (26/2/2026).
Tiga OPD tersebut diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKP).
Ketua Komisi III Fauzi mengatakan bahwa agenda pemanggilan tersebut bertujuan untuk membahas penanganan bencana di Lombok Barat. Menurutnya, kehadiran pengambil kebijakan atau Kepala OPD bersifat mutlak untuk memastikan hasil rapat yang konkret dan dapat segera direalisasikan.
Akan tetapi, Fauzi mengungkapkan bahwa tiga kepala OPD tersebut malah hanya mengirimkan perwakilan pejabatnya saat dipanggil. Ia menganggap sikap tersebut sebagai bentuk merendahkan lembaga Legislatif yang sedang menjalankan fungsi pengawasannya.
Fauzi bahkan mengungkapkan, panggilan saat ini merupakan kedua kalinya untuk Kalak BPBD Lombok Barat. Namun, sampai saat ini Kalak BPBD Lombok Barat belum juga kelihatan di Gedung DPRD Lombok Barat.
“Kalak BPBD ini seingat saya undangan kedua. Undangan pertama tanpa respons sama sekali dan tanpa keterangan,” ungkapnya, Kamis (26/2/2026).
Fauzi juga kecewa ketika OPD teknis seperti DLH dan DPUPRKP ikut mangkir dalam panggilan tersebut. Padahal, menurutnya banyak pekerjaan rumah seperti perbaikan infrastruktur akibat bencana tahun lalu dan beberapa hari lalu yang hingga kini belum tuntas ditangani.
Menurutnya, sinergi antara BPBD sebagai penyedia data dengan DPUPRKP dan DLH sebagai eksekutor lapangan adalah kunci penanganan bencana. Tanpa kehadiran tiga pimpinan OPD tersebut, forum akan kehilangan arah dalam menentukan titik koordinat penanganan yang tepat.
Fauzi akhirnya menyentil prioritas kinerja para kepala OPD yang dinilai lebih aktif jika agenda pertemuan berkaitan dengan masalah anggaran daripada masalah kemanusiaan seperti penanganan bencana.
“Nanti pas bicarakan anggaran baru mereka yang aktif ke kami. Tapi masalah bencana dan sebagainya, gimana?. Kami mau pembahasan itu bukan hanya sekadar dibahas, karena ini masalah bencana,” sentil politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Kini, Fauzi mengatakan rapat tersebut harus ditunda karena ketidakhadiran tiga Kepala OPD terkait. Fauzi menegaskan langkah ini diambil sebagai pesan agar pihak eksekutif lebih serius menjalin kemitraan dengan DPRD, terutama urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kami tunda saja rapat ini,” tegasnya.
