Aksi desakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menggema. Gelombang protes datang dari mahasiswa dan warga di dua titik berbeda: Mataram dan Pelabuhan Poto Tano, Kamis (15/5/2025).
Mereka membawa tuntutan yang sama-pembentukan provinsi baru dan pencabutan moratorium daerah otonom baru (DOB).
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) menggelar aksi di dua titik, yakni Kantor DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB.
Mereka menuntut Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan dukungan terbuka terhadap pemekaran Provinsi Sumbawa dan menyampaikan aspirasi itu ke pusat.
“Kami menantang Gubernur NTB, apakah berani menyatakan sikapnya mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa?” ujar Koordinator Lapangan I KP4S, Aris Munandar, dalam orasinya.
Menurut Aris, Pulau Sumbawa punya kekuatan sumber daya dan kontribusi besar untuk NTB, termasuk dari sektor pertambangan dan peternakan.
“Kontribusi Pulau Sumbawa besar. Kami tidak ingin hanya jadi penonton pembangunan,” tegasnya.
Koordinator Lapangan lainnya, Guntian Alfatih, menyebut KP4S membawa tiga tuntutan utama: pencabutan moratorium pembentukan DOB, percepatan pengesahan PP tentang penataan daerah, dan percepatan pembentukan UU Provinsi Sumbawa.
“Terakhir, kami desak DPR dan Presiden Prabowo Subianto segera mengesahkan UU pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa,” kata Guntian.
Aksi mahasiswa ini akhirnya ditemui oleh Plt Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Fathul Gani, yang menyebut wacana pemekaran ini sudah lama masuk Prolegnas, tapi tertunda karena moratorium DOB dari pemerintah pusat.
Setelah orasi, perwakilan mahasiswa diterima untuk berdialog di Gedung Sangkareang.
Di saat bersamaan, ratusan warga dari KP4S Sumbawa Barat menggelar aksi blokade di Pelabuhan Poto Tano. Massa memblokir akses utama dari Simpang Tiga Kemutar Telu hingga ke jalur pelabuhan. Puluhan kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Lombok terpaksa berhenti.
“Kami akan aksi lima hari ke depan, bahkan siap menginap jika perlu,” kata Ketua KP4S Sumbawa Barat, Muhammad Sahrul Amin.
Spanduk desakan pencabutan moratorium dan pengesahan Provinsi Sumbawa dibentangkan. Massa juga membawa bendera hitam bertuliskan ‘Provinsi Sumbawa’.
Blokade ini berdampak pada arus logistik. Truk dan kendaraan dari Pulau Lombok maupun yang hendak kembali ke Sumbawa tertahan.
Antrean panjang terjadi di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, imbas aksi blokade di seberang pulau. Puluhan truk logistik tak bisa menyeberang ke Pulau Sumbawa sejak malam sebelumnya.
“Saya dari Bali bawa sembako, sejak subuh belum bisa nyeberang,” ujar Muhsin (41), sopir truk.
Sopir lain, Uhirudin (37), bahkan sudah tertahan sejak Rabu sore. Ia baru bisa menyeberang pada Kamis pagi.
“Macet total di Poto Tano, baru bisa jalan pagi ini,” ucapnya.
Pihak ASDP memastikan operasional pelabuhan tetap berjalan. “Pelabuhan statusnya objek vital nasional, kami tetap beroperasi,” tegas GM PT ASDP Pelabuhan Kayangan, Heru Wahyono.
Mahasiswa juga menyuarakan ketimpangan pembangunan antara Lombok dan Sumbawa. Mereka menyoroti minimnya rumah sakit, universitas negeri, serta infrastruktur jalan di Pulau Sumbawa.
“Kalau di Lombok jalan sudah diaspal sampai pelosok, kami di Sumbawa masih banyak jalan tanah,” kata Aris Munandar.
Ia menambahkan, Sumbawa bukan daerah miskin. “Kami tidur di atas emas,” ucapnya, merujuk pada keberadaan tambang besar seperti PT Amman Mineral.
Sekda NTB Lalu Gita Ariadi mengakui bahwa wacana pemekaran Provinsi Sumbawa sudah muncul sejak dua dekade lalu.
“Panitia pemekaran masih aktif. Saya harap semua syarat administratif dipenuhi,” ujar Gita.
Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan pembentukan provinsi baru tetap berada di tangan pemerintah pusat.
Di Sumbawa Barat, massa juga menagih janji politik Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mereka menyebut janji itu disampaikan melalui Wakil Menteri Fahri Hamzah saat kampanye Pilpres 2024.
“Prabowo berjanji membentuk Provinsi Sumbawa pada tahun pertama masa pemerintahannya,” kata Muliadi, tokoh masyarakat di Sumbawa Barat.
Bagi Muliadi, ini bukan sekadar janji politik. Ia menyebut pemekaran wilayah adalah solusi untuk mengatasi ketimpangan dan mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Kami tidak minta janji muluk, hanya ingin pembangunan merata,” tegasnya.
Koordinator Umum Aksi Solidaritas KP4S Sumbawa Barat, Beny Rifai, mengatakan seluruh aksi dilakukan secara mandiri tanpa sponsor politik atau elite tertentu.
“Ini murni dari rakyat. Biaya aksi kami tanggung sendiri secara swadaya,” ujarnya.
Beny menekankan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Sumbawa akan terus berlanjut hingga mendapat kepastian dari pemerintah pusat.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Demo Mahasiswa di Mataram, Tantang Gubernur NTB
Tiga Tuntutan KP4S
Aksi Massa di Pelabuhan Poto Tano: Jalan Diblokade
Truk Terjebak Antrean
‘Tidur di Atas Emas’, Mahasiswa Sentil Ketimpangan Pembangunan
Tagih Janji Prabowo
Gerakan Swadaya, Murni Aspirasi Rakyat?
