Ratusan mahasiswa menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Pantauan infoBali, massa aksi membakar keranda bertuliskan ‘AZAB DPR TIDAK DITERIMA KERANDA’. Mereka juga mengibarkan bendera One Piece, Jolly Roger.
Suasana menjadi ricuh ketika massa aksi dari Aliansi Rakyat dan Mahasiswa NTB merusak gerbang selatan gedung DPRD NTB. Massa mengangkat gerbang dengan lebar sekitar 4 meter itu ke tengah ruas Jalan Udayana, Kota Mataram.
Massa aksi juga sempat melempar botol dan kayu saat polisi berupaya memadamkan api keranda yang dibakar. Mereka lantas merangsek masuk ke halaman gedung dewan.
“Kami minta agar Ketua DPRD NTB (Baiq Isvie Rupaeda) segera menemui mahasiswa,” ujar Ketua BEM Universitas Mataram (Unram) Lalu Nazir Huda saat di sela-sela aksi, Rabu (27/8/2025).
Dalam orasinya, Nazir menyoroti beberapa persoalan nasional dan daerah. Salah satunya meminta pemerintah daerah untuk tidak menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB).
“Tolak kenaikan PBB di NTB yang membebani masyarakat,” kata Nazir.
Para mahasiswa juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB membatalkan rencana pembangunan sea plane dan glamping di kawasan Gunung Rinjani. Selain itu, mereka meminta pemerintah menghentikan perampasan lahan di bawah proyek strategis nasional hingga swastanisasi pendidikan.
Anggota BEM Universitas Muhammadiyah Mataram Bintang mengungkapkan massa aksi juga mendesak pemerintah memangkas tunjangan DPR mencapai Rp 50 juta per bulan. Dia juga meminta RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dibatalkan karena berpotensi membungkam demokrasi.
“RUU ini nggak main-main. Kita bisa ditangkap kapan saja. Bisa saja saya sekarang orasi, (tapi) besok malam saya diamankan di Polda,” ujar Bintang.
Massa aksi sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat. Mereka menegaskan akan tetap menyuarakan tuntutan hingga Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menemui massa aksi.
Dalam orasinya, Nazir menyoroti beberapa persoalan nasional dan daerah. Salah satunya meminta pemerintah daerah untuk tidak menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB).
“Tolak kenaikan PBB di NTB yang membebani masyarakat,” kata Nazir.
Para mahasiswa juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB membatalkan rencana pembangunan sea plane dan glamping di kawasan Gunung Rinjani. Selain itu, mereka meminta pemerintah menghentikan perampasan lahan di bawah proyek strategis nasional hingga swastanisasi pendidikan.
Anggota BEM Universitas Muhammadiyah Mataram Bintang mengungkapkan massa aksi juga mendesak pemerintah memangkas tunjangan DPR mencapai Rp 50 juta per bulan. Dia juga meminta RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dibatalkan karena berpotensi membungkam demokrasi.
“RUU ini nggak main-main. Kita bisa ditangkap kapan saja. Bisa saja saya sekarang orasi, (tapi) besok malam saya diamankan di Polda,” ujar Bintang.
Massa aksi sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat. Mereka menegaskan akan tetap menyuarakan tuntutan hingga Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menemui massa aksi.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
