Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karangasem dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tahun 2025 terancam tak tercapai. Hingga awal November 2025, realisasi pajak MBLB baru mencapai Rp 72 miliar atau 69 persen dari target Rp 104 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah, mengatakan sisa waktu hingga akhir tahun tidak cukup untuk menutup kekurangan Rp 32 miliar.
“Kalau khusus MBLB sepertinya masih jauh, tapi kalau PAD secara keseluruhan kami optimistis bisa mencapai target,” kata Siki Ngurah usai rapat kerja dengan DPRD, Selasa (11/11/2025).
Siki menjelaskan, ada sejumlah faktor yang membuat pajak MBLB belum maksimal. Antara lain masih ada truk yang beroperasi tanpa faktur, pengusaha yang belum mengantongi izin, dan beberapa yang tak lagi beroperasi.
“Kalau dari jumlah truk yang melintas, rata-rata cukup banyak tiap harinya, bahkan pernah mencapai 1.800 truk per hari. Dari segi pendapatan bisa mencapai Rp 7-8 juta per bulan dalam dua bulan terakhir,” ujarnya.
Siki yang baru menjabat Kepala BPKAD sejak Agustus 2025 itu menyebut pihaknya akan memperketat pengawasan agar target pajak MBLB ke depan bisa tercapai, meski untuk tahun ini kemungkinan sulit terpenuhi.
Meski sektor MBLB tertinggal, sektor lain seperti pajak hotel dan restoran (PHR) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) justru sudah memenuhi bahkan melampaui target.
Komisi III DPRD Karangasem mendorong Pemkab Karangasem menerapkan sistem E-Portal atau tollgate untuk mencegah kebocoran pajak sektor MBLB. Usulan itu disampaikan dalam rapat bersama BPKAD.
“Solusi dari kami, untuk ke depannya bisa menggunakan E-Portal agar lebih transparan. Kalau masih menggunakan sistem manual sangat rentan terjadi penyimpangan yang menyebabkan kebocoran,” kata Ketua Komisi III DPRD Karangasem, I Wayan Sunarta.
Sunarta menuturkan, berdasarkan hasil evaluasi bersama BPKAD, pendapatan sektor MBLB baru Rp 72 miliar dari target Rp 104 miliar. Padahal, berdasarkan pendataan, jumlah truk pengangkut material pasir yang keluar Karangasem rata-rata mencapai 1.400-1.500 truk per hari, bahkan cenderung meningkat setiap tahun.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Ia menduga kebocoran pajak disebabkan adanya praktik kongkalikong antara sopir truk dan petugas portal. Karena itu, DPRD menilai penerapan E-Portal penting untuk menghindari transaksi tunai.
“Dari pengalaman pengawasan sebelum-sebelumnya, kami sudah cukup mentolerir kebocoran tersebut. Jadi untuk ke depannya saya harap hal tersebut tidak terulang kembali supaya target PAD dari sektor MBLB bisa tercapai,” ujar Sunarta.
DPRD juga meminta BPKAD memungut pajak dari seluruh pelaku usaha, baik yang sudah berizin maupun belum, selama material keluar dari portal dan disertai faktur.
“Kami dari Komisi III DPRD siap membantu dan berupaya supaya target PAD dari sektor MBLB bisa terealisasi tahun ini,” ucap Sunarta.
