Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengumpulkan seluruh kepala desa (kades) dan kepala pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Mereka dikumpulkan untuk membahas strategi pengentasan stunting.
Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah, Muhammad Nursiah, mengatakan total angka stunting di wilayahnya hingga Juni 2025 sebesar 9,56 persen. Angka tersebut terjun sedikit dari tahun sebelumnya mencapai 9,86 persen.
“Ini sebenarnya kami ingin mengompori semangat para kepala desa, camat, termasuk kepala puskesmas ini. Dan saya melihat teman-teman itu sangat semangat semua, termasuk kita juga fokus untuk menurunkan angka kemiskinan di Lombok Tengah,” kata Nursiah kepada awak media seusai memimpin rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah, Senin (11/8/2025).
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Turunnya angka stunting, jelas Nursiah, tak lepas dari kerja sama antara kader posyandu, aparatur desa, puskesmas, dan pemerintah daerah. Namun, ia menekankan agar kerja-kerja nyata itu terus ditingkatkan sehingga kasus stunting terus menurun.
“Tadi juga kita angkat intervensi, setiap tahun, dalam bentuk program. Mungkin sekarang harus lebih terukur dalam prioritas program untuk menjawab fakta lapangan dari desa-desa ini, baik dari APBD dan APBDes. Bukan dalam bentuk penambahan anggaran, tetapi melalui optimalisasi, prioritas harus tepat,” beber Nursiah.
Nursiah menuturkan, dari 135 desa di Lombok Tengah, tinggal 40 desa yang jumlah angka stuntingnya masih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, Pemkab Lombok Tengah telah membuat skema penanganan dengan melibatkan seluruh organisasi pimpinan daerah (OPD) untuk ikut serta.
“Ada 40 desa yang menjadi kelanjutan secara khusus menunjukkan keterpaduan OPD dalam pengentasan stunting. Ukurannya jelas, angka stunting, kemiskinan, dan lainnya,” tegas Nursiah.
Politikus Partai Golkar ini mengaku tak punya target khusus dalam penanganan stunting ini. Namun, ia menegaskan agar kasus kurang gizi ini segera bisa ditekan seminimal mungkin.
“Sebenarnya juga kami mendorong ya para kepala desa ini bersaing untuk menjadi desa percontohan pengentasan stunting ini. Karena masing-masing desa punya potensi untuk mendukung penanganan ini,” tegas Nursiah.
Sejauh ini, kesulitan yang dialami dalam pengentasan stunting ini hanya pada data. Nursiah melihat, ketidaksinkronan angka ini menyebabkan pemerintah kesulitan untuk melakukan intervensi. Namun, dengan adanya rapat koordinasi itu, Nursiah berharap data selanjutnya harus lebih valid dan lengkap.
“Nah, insyaallah dengan memantapkan peningkatan data dan pelaporan bukan hanya puskesmas, tetapi lainnya juga. Langkah-langkah tadi kami sudah sepakat untuk lebih mengefektifkan kaitannya dengan tugas puskesmas dan kepala desa, kadus dan kader posyandu,” terang Nursiah.
