Yenny Wahid turut merespons tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya. Menurut Yenny, desakan yang disuarakan oleh sejumlah purnawirawan TNI itu sebagai hal yang wajar.
“Saya rasa pemerintah di manapun seluruh dunia, wajar saja kalau kemudian menerima kritik. Itu bagian dari paket menjadi seorang pemimpin adalah menerima kritik,” kata Yenny saat ditemui di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (1/5/2025).
Yenny mengatakan pemimpin yang baik harus bisa menerima kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Dia lantas menyarankan Gibran untuk menerima kritik tersebut secara lapang dada.
“Saya boleh berikan saran untuk Mas Gibran terima saja dengan lapang dada. Jadikan cambuk perbaiki diri,” imbuh Yenny.
Yenny mendorong pemerintah untuk menampung kegelisahan yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI tersebut. Di sisi lain, putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menjelaskan pencopotan seorang pejabat tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku.
Dia menegaskan demokrasi menjamin setiap warga negara menyampaikan aspirasi. Meski begitu, dia berujar, proses politik tetap harus melalui DPR sebagai wakil rakyat.
“Tetapi ini dilihat ada masalah, ada hal-hal yang harus disikapi secara politik, semua harus dikembalikan mekanisme demokrasi itu juga,” pungkasnya.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Salah satu isi tuntutan tersebut mendesak agar Gibran dimakzulkan dari jabatannya.
