Warga memblokade jalan saat berdemonstrasi di Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Massa aksi yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) itu kembali menyerukan agar pemerintah segera membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa.
Penutupan jalan oleh warga itu membuat arus lalu lintas menuju Pelabuhan Poto Tano tersendat. Aksi blokade tersebut dilakukan warga lantaran tidak terima jalan lingkungan digunakan sebagai jalan alternatif.
“Ini jalan lingkungan bukan jalan umum, jangan lewat jalan ini,” teriak salah seorang warga desa setempat sembari menutup jalan menggunakan portal.
Warga beralasan jalan tersebut sehari-hari digunakan untuk melaut dan juga jalur bagi wisatawan. Mereka pun ngotot untuk tidak memberikan kendaraan besar seperti truk yang bermuatan berat melintas.
Pantauan infoBali, sempat terjadi keributan antara warga lokal dengan sopir truk yang tidak menerima pemblokiran jalan tersebut. Ketegangan tersebut akhirnya diredam oleh polisi yang berupaya melerai.
Sebagai informasi, ratusan warga mendatangi titik kumpul di Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano Sumbawa Barat, sejak pukul 11.00 Wita. Demonstrasi juga sempat diwarnai aksi saling dorong dan kericuhan antara polisi dan massa aksi.
Namun, demonstrasi kembali kondusif setelah massa aksi menempati titik yang diinginkan. Mereka kemudian berorasi menyampaikan tuntutannya.
“Kami masyarakat Sumbawa Barat ingin memberikan penekanan terhadap pemerintah pusat supaya segera (dibentuk Provinsi Pulau Sumbawa). Jangan sampai kami diberi harapan palsu karena tuntutan ini sudah puluhan tahun kami suarakan,” kata Koordinator Aksi KP4S, Bulyadi Bori, Senin.
Bori juga mengkritisi pernyataan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, melalui terkait tuntutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Bori menilai Iqbal tidak serius dan hanya berbicara seperti petugas keamanan. Sebagai gubernur, Bori berujar, Iqbal seharusnya tegas dalam memberikan pernyataan.
“Kalau hanya memberikan pernyataan jaga keamanan, jaga kondusifitas itu statemennya kamtibmas. Sebagai seorang gubernur yang dipilih melalui politik, ya seharusnya berbicara dengan sebagaimana politikus,” ujar Bori.
