Wali Kota Bima, A Rahman, meminta dukungan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk meningkatkan layanan kesehatan di Kota Bima. Salah satu yang disorot yakni penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta wacana penggabungan dua rumah sakit daerah di wilayah tersebut.
Permintaan itu disampaikan Rahman dalam sambutannya saat peletakan batu pertama pembangunan dan peningkatan kualitas RSUD melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Win di Kota Bima, Rabu (28/5/2025).
“Kami meminta Pak Menteri membantu Kota Bima yang terus memperbaiki dan meningkatkan layanan kesehatan,” kata Rahman.
Ia menyebut kunjungan Menkes ke Kota Bima menjadi kehormatan bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Kunjungan itu juga menjadi penyemangat bagi jajarannya untuk terus melakukan pembenahan sektor kesehatan.
“Kami terus mendorong transformasi kesehatan, namun masih banyak keterbatasan. Seperti sarana, SDM dan infrastruktur,” ungkap Rahman yang akrab disapa Aji Man.
Aji Man berharap pemerintah pusat dapat membantu memperkuat fasilitas kesehatan di Kota Bima, termasuk puskesmas dan layanan khusus penanganan ODGJ yang lebih manusiawi.
“Besar harapan kami agar hal ini dibantu. Termasuk juga tambahan alokasi DAK di sektor kesehatan yang sudah kami usulkan pada 2026,” ujarnya.
Selain ke Menkes, Wali Kota Bima juga mengajukan dua permintaan kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Pertama, ia meminta agar RSUD Bima dan RSUD Kota Bima digabungkan atau dimerger karena lokasinya yang berdekatan dan sama-sama berada di wilayah Kota Bima.
“Pak Gubernur, kami ingin agar RSUD Bima dan RSUD Kota Bima bisa dimerger. Karena selain lokasinya berdekatan, dua RSUD ini juga berada di Kota Bima,” ucapnya.
Permintaan kedua, ia meminta gubernur menyerahkan lahan eks pendopo Bupati Bima ke Pemkot. Lahan itu akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan RSUD Kota Bima yang sedang dalam tahap awal pengerjaan.
“Mudah-mudahan permintaan kami ini bisa ditindaklanjuti oleh Pak Gubernur,” tambahnya.
