Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma meninjau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung Labuan Bajo, Manggarai Barat dan perairan sekitarnya, Jumat (25/7/2025). Johni ingin mengumpulkan data untuk disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Labuan Bajo sore ini.
“Kunjungan di sini sebetulnya hanya sambilan saja dalam rangka kunjungan Komisi II DPR RI yang membawahi pemerintahan sehingga kami perlu ada data-data aktual di lapangan untuk disampaikan ke beliau (Komisi II DPR RI) permasalahan-permasalahan apa yang ada di Labuan Bajo ini,” kata Johni di TPI Kampung Ujung Labuan Bajo.
“Misalnya masalah retribusi, masalah parkir kapal pinisi, masalah TPI sendiri sehingga nanti kami ada data aktual untuk kami sampaikan kepada komisi II DPR RI,” lanjut mantan Kapolda NTT itu.
Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memungut retribusi setiap kapal yang membawa ikan keluar daerah dari TPI Kampung Ujung Labuan Bajo.
Selama di TPI Kampung Ujung, Johni mendatangi sejumlah lapak penjualan ikan. Ia menyempatkan berdialog dengan pedagang ikan di setiap lapak yang didatanginya.
Johni kemudian berjalan di sepanjang dermaga kayu sepanjang sekitar 100 meter lebih di depan TPI Kampung Ujung. Sekitar 10 meter di pengujung dermaga itu terlihat bolong. Hanya rangka berdiri kokoh, kayu-kayunya sudah tak ada. Di tepi dermaga yang rusak itu, Johni berbincang sekitar 15 menit dengan sejumlah pihak yang mendampinginya.
Johni mengaku tak ada temuan di TPI Kampung Ujung Labuan Bajo. Ia hanya menyoroti keberadaan kapal wisata yang berlabuh di perairan Labuan Bajo, tapi tak memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi NTT.
“Di TPI sih tidak ada temuan, kalau masalah parkir-parkir pinisi ini yang sampai sekarang belum memberikan kontribusi bagi PAD,” ungkap Johni.
Komisi II DPR RI dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Johni, Ketua DPRD Provinsi NTT, ketua dan anggota DPRD kabupaten/kota se-NTT, serta Kepala Perwakilan Ombudsman NTT. Pertemuan itu juga akan dihadiri pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPR RI.
Agenda pertemuan itu adalah evaluasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan, serta pelaksanaan reformasi agraria dan tata ruang.
