Tabanan –
Isu habisnya obat-obatan untuk pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tabanan ramai beredar di media sosial. Isu tersebut muncul setelah beredar sebuah voice note yang berisi keluhan seorang dokter senior yang menyebut stok obat di RSUD Tabanan telah habis.
Direksi RSUD Tabanan buka sauara dan menegaskan ketersediaan obat-obatan di rumah sakit tersebut masih aman.
“Agar tidak ada isu liar di masyarakat, kami tegaskan obat yang habis yang dimaksudkan dalam voice note itu adalah obat yang sifatnya suplemen, bukan obat yang emergensi. Sementara obat yang lain khususnya emergensi atau penunjang kesehatan pasien masih tersedia,” ujar Direktur RSUD Tabanan I Gede Sudiarta saat diwawancarai, Selasa (10/3/2026).
Sudiarta menjelaskan, keterbatasan pasokan obat-obatan terjadi karena proses klaim BPJS yang belum tuntas secara administrasi. Pencairan dana klaim BPJS tersebut digunakan pihak rumah sakit untuk biaya operasional, seperti pembelian obat dan pembayaran jasa pelayanan.
“Jadi klaim BPJS tidak bisa dilakukan karena peralihan sistem dari manual ke digital dan memerlukan waktu yang cukup lama. Sementara di RSUD Tabanan meng-cover 95 persen pasien pengguna BPJS,” ujar Sudiarta.
Direksi juga membeberkan utang obat-obatan yang terakumulasi hingga 31 Desember 2025 mencapai lebih dari Rp 36 miliar sejak penerapan BPJS. Rinciannya, utang obat sebesar Rp 19 miliar lebih dan bahan medis habis pakai (BMHP) sebesar Rp 16 miliar lebih.
Sementara persediaan hingga Desember 2025 untuk obat tercatat sebesar Rp 8 miliar lebih, sedangkan BMHP sebesar Rp 895 juta.
Wakil Direktur Operasional RSUD Tabanan, Ni Wayan Primayani, menambahkan peralihan sistem klaim dari manual ke digital menyebabkan sejumlah berkas klaim masih harus dilengkapi.
“Saat ini ada sekitar 8 ribu – 9 ribu berkas klaim yang masih harus dilengkapi datanya dari manual ke digital. Sehingga banyak tertunda untuk lengkapi berkas klaim. Rata-rata klaim setiap bulan yakni Rp 7 miliar,” ujar Primayani.
Ia mengibaratkan ketika klaim tidak cair, maka dana belanja tidak tersedia sehingga anggaran untuk pembelian obat, termasuk pembayaran jasa pelayanan, menjadi kosong.
“Kami upayakan siasati dengan membeli obat yang kualitasnya sedikit di bawah yang biasanya kami sediakan. Yang terpenting adalah pelayanan yang wajib kepada masyarakat,” pungkasnya.
