Tata kelola pariwisata di Klungkung, Bali, tengah diselidiki kejaksaan. Penyelidikan didasari kejanggalan atas angka kunjungan wisatawan yang tinggi ke Nusa Penida, tetapi tak sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung.
“Sudah ada penyelidikan karena ada indikasi pelanggaran hukum pada tata kelola pemerintahan dan pariwisata yang menjadi salah satu sumber PAD di sini. Tetapi, saat ini belum bisa kami publikasikan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, I Wayan Suardi, seusai pemusnahan barang bukti tindak pidana inkrah di kantornya, Rabu (3/9/2025).
Suardi menyesalkan Pemkab Klungkung masih bergantung pada Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat maupun dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari daerah lain, khususnya Badung. Kondisi tersebut juga yang memicu Kejari Klungkung untuk mengambil langkah single prosecution. Harapannya, penanganan masalah retribusi pariwisata ini bisa mendukung pembangunan di Klungkung.
“Yang sedang menikmati zona nyaman ini, tolonglah segera bebersih diri sesuai perintah presiden. Jangan membiarkan keadaan daerah begitu. Lihat sendiri di Nusa Penida kayak arena F1, kebut-kebutan. Crowded begitu, tetapi pemasukan kecil. Banyak bangunan usaha yang liar. Ingat lho, kerugian negara bukan cuma pengeluaran, tetapi bisa dari segi pendapatan,” sambung Suardi.
Suardi juga mempertimbangkan jalur selain pemidanaan yang bisa dikenakan terhadap korporasi-korporasi bila nanti terbukti terlibat, termasuk terbuka terhadap mereka yang beritikad baik mau mengembalikan dana yang menimbulkan kerugian negara.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
