Media Inggris The Guardian menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan narasi bahwa proyek tersebut berpotensi menjadi “kota hantu”. Narasi itu dibantah oleh pihak Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Dilansir infoTravel, dalam artikel berjudul “Indonesia’s New Capital, Nusantara, in Danger of Becoming a ‘Ghost City'” yang tayang pada Selasa (29/10/2025), The Guardian menulis:
“Ibu kota baru Indonesia, Nusantara, sebuah proyek utopis, seolah muncul begitu saja di tengah kehampaan. Di dalam hutan lebat, sebuah jalan raya besar tiba-tiba muncul di antara pepohonan, mengarah ke sebuah istana yang di puncaknya terdapat burung garuda bersayap berkilau di bawah matahari khatulistiwa. Namun, di antara deretan gedung futuristik, jalan-jalan besar Nusantara tampak sepi, hanya ada beberapa tukang kebun dan segelintir turis dengan rasa ingin tahunya.”
Artikel itu juga menampilkan foto wisatawan sedang berpose dengan latar patung instalasi sayap yang terletak di plaza Taman Kusuma Bangsa, yang berada tepat di seberang kompleks Istana Garuda (kantor presiden) di kawasan inti pemerintahan IKN.
The Guardian juga menuliskan Presiden Prabowo menurunkan status Nusantara menjadi “ibu kota politik” pada bulan Mei dan diumumkan kepada publik pada September.
Otorita IKN Bantah Narasi The Guardian
Narasi The Guardian ini langsung dibantah oleh juru bicara Otorita IKN (OIKN) Troy Pantouw. Dia mengatakan ada kekeliruan narasi yang disampaikan oleh media asing tersebut.
Troy memaparkan deretan progres pembangunan IKN dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Dia menyebut progres itu mulai dari penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
Dikutip dari infoProperti, Prabowo juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN. Salah satu poinnya, menjadi sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai.
Prabowo juga disebut menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun. Namun, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan juga melalui investasi dari berbagai pihak baik domestik maupun internasional.
infoTravel berkunjung ke laman Instagram IKN, Jumat (31/10/2025) dan melihat bagaimana progres pembangunan IKN yang diperlihatkan. Dalam postingan terbaru tanggal 21 Oktober, akun IKN memamerkan video NusaTechno, teknologi pengelolaan air di Nusantara yang memastikan setiap alirannya tetap bersih, sehat, dan aman untuk dikonsumsi langsung. Mundur lagi ke tanggal 16 Oktober, akun IKN memamerkan foto-foto progres dari pembangunan Kawasan Basilika Nusantara.
“Saat ini, tahap pembangunan berfokus pada penyelesaian struktur utama bangunan, dengan pekerjaan konstruksi yang terus dipercepat di lapangan. Kehadiran Basilika ini menjadi sebuah simbol hadirnya harmoni dan kebersamaan, memperkuat nilai toleransi yang tumbuh bersama pembangunan Nusantara,” terang caption postingan tersebut.
Pembangunan IKN Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan SDM
Dikutip dari infoProperti, Otorita IKN mengklaim pembangunan IKN juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang dijaga melalui kombinasi antara pembiayaan negara, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni.
Kemudian, pada bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di IKN juga terus didorong. Salah satu caranya melalui program kolaborasi antara guru dan penutur asli bahasa Inggris (native speaker) asal Inggris di SDN 006 Sepaku.
Program itu menjadi langkah awal dalam membangun budaya literasi bahasa Inggris di sekolah-sekolah wilayah IKN dan sekitarnya, guna mempersiapkan Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua.
Selain itu, IKN juga ikut berpartisipasi dalam ketahanan pangan di mana 10 persen wilayahnya dialokasikan untuk produksi pangan. Selama setahun terakhir, Otorita IKN telah mendampingi 67 kelompok tani dan kelompok wanita tani dalam budidaya pertanian berkelanjutan, pekarangan, dan urban farming, serta mendorong hilirisasi komoditas seperti jamur dan madu. Lebih dari 2.000 bibit telah ditanam, termasuk pemecahan rekor MURI pada 10 Oktober 2025 dengan penanaman serentak 1.010 bibit di DAS Sanggai.
Dalam aspek kesehatan, Otorita IKN secara rutin menggelar layanan cek kesehatan gratis di Klinik Kantor Otorita IKN, yang hingga kini telah diikuti oleh lebih dari 877 peserta. Kegiatan berlangsung secara berkelanjutan untuk memastikan kesehatan masyarakat di wilayah IKN dan sekitarnya.
Warga Adat Tagih Janji Air Bersih
Di balik megahnya bangunan-bangunan di IKN, ada masyarakat adat yang berteriak keras, terimbas pembangunan IKN. Dulu mereka tergeser dari tanah leluhur dan sekarang mereka dihadapkan masalah air bersih dan banjir.
Adalah warga adat Balik yang tinggal di dekat Sungai Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Mereka tinggal sekitar 20 km dari IKN.
Arman, salah satu warga suku Balik yang seorang petani dan nelayan lokal, mengatakan bahwa banjir semakin parah sejak instalasi pengolahan air dibangun di Sungai Sepaku. Akibatnya, hasil panen turun hingga setengahnya.
Dia mengatakan pemerintah pernah berjanji bahwa instalasi baru itu akan menyediakan air bersih untuk warga sekitar IKN. Namun, janji itu tidak pernah terwujud.
“Air itu hanya mengalir ke IKN,” ujar Arman dikutip dari The Guardian, Kamis (31/10/2025).
Dia mengatakan saat ini puluhan keluarga di suku Balik tidak lagi bisa mengambil air langsung dari sungai karena tercemar dan dampak adanya bendungan baru.
Kendati terdampak negatif oleh proyek IKN, Arman dan warga suku Balik tetap berharap IKN tidak menjadi kota mati. Mereka berharap IKN bisa membawa lebih banyak perhatian terhadap budaya Balik dan pariwisata di wilayah mereka.
“Kalau proyek ini berhenti, kami kehilangan segalanya, tetapi kalau terus berjalan tanpa melibatkan kami, kami juga kehilangan,” kata dia.
Isu Penggusuran dan Perlindungan Hak Adat
Seperti yang dikatakan Arman dan suku Balik lainnya, jika IKN menjadi kota mati, tentu semua ‘pengorbanan’ dan hal-hal yang membuat warga kesulitan menjadi sia-sia. Bak makan buah simalakama, mereka terimbas saat IKN terbengkalai maupun IKN dilanjutkan.
Mundur lagi ke waktu awal-awal pembangunan IKN, di mana penggusuran rumah warga beritanya begitu kencang. Walau telah dibantah oleh otorita, tetap saja isunya ini mencuat kencang di tengah status IKN menjadi kota hantu.
Mundur ke tahun 2024, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Otorita Ibu Kota Nusantara IKN, Alimuddin membantah adanya penggusuran rumah warga lokal atau warga adat secara paksa di sekitar wilayah IKN. Menurutnya, dalam proses pengadaan lahan di IKN sudah dilakukan dengan cara sosialisasi dengan warga sekitar.
“Hak-hak adat dilindungi di IKN, tidak ada penggusuran semena-mena bahwa pembangunan akan terus berkembang? Iya. Tapi hak-hak masyarakat adat dilindungi, masyarakat adat semuanya dilindungi di IKN jadi tidak ada kesemena-menaan,” tuturnya di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Dalam melakukan pembebasan lahan, kata Alimuddin, pihaknya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, yaitu bisa diganti dengan uang, diganti lahan, maupun melakukan resettlement kembali. Yang pasti, katanya, hak-hak masyarakat adat harus dipenuhi.
Artikel ini telah tayang di infoTravel, baca selengkapnya
Pembangunan IKN Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan SDM
Dikutip dari infoProperti, Otorita IKN mengklaim pembangunan IKN juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang dijaga melalui kombinasi antara pembiayaan negara, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni.
Kemudian, pada bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di IKN juga terus didorong. Salah satu caranya melalui program kolaborasi antara guru dan penutur asli bahasa Inggris (native speaker) asal Inggris di SDN 006 Sepaku.
Program itu menjadi langkah awal dalam membangun budaya literasi bahasa Inggris di sekolah-sekolah wilayah IKN dan sekitarnya, guna mempersiapkan Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua.
Selain itu, IKN juga ikut berpartisipasi dalam ketahanan pangan di mana 10 persen wilayahnya dialokasikan untuk produksi pangan. Selama setahun terakhir, Otorita IKN telah mendampingi 67 kelompok tani dan kelompok wanita tani dalam budidaya pertanian berkelanjutan, pekarangan, dan urban farming, serta mendorong hilirisasi komoditas seperti jamur dan madu. Lebih dari 2.000 bibit telah ditanam, termasuk pemecahan rekor MURI pada 10 Oktober 2025 dengan penanaman serentak 1.010 bibit di DAS Sanggai.
Dalam aspek kesehatan, Otorita IKN secara rutin menggelar layanan cek kesehatan gratis di Klinik Kantor Otorita IKN, yang hingga kini telah diikuti oleh lebih dari 877 peserta. Kegiatan berlangsung secara berkelanjutan untuk memastikan kesehatan masyarakat di wilayah IKN dan sekitarnya.
Warga Adat Tagih Janji Air Bersih
Di balik megahnya bangunan-bangunan di IKN, ada masyarakat adat yang berteriak keras, terimbas pembangunan IKN. Dulu mereka tergeser dari tanah leluhur dan sekarang mereka dihadapkan masalah air bersih dan banjir.
Adalah warga adat Balik yang tinggal di dekat Sungai Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Mereka tinggal sekitar 20 km dari IKN.
Arman, salah satu warga suku Balik yang seorang petani dan nelayan lokal, mengatakan bahwa banjir semakin parah sejak instalasi pengolahan air dibangun di Sungai Sepaku. Akibatnya, hasil panen turun hingga setengahnya.
Dia mengatakan pemerintah pernah berjanji bahwa instalasi baru itu akan menyediakan air bersih untuk warga sekitar IKN. Namun, janji itu tidak pernah terwujud.
“Air itu hanya mengalir ke IKN,” ujar Arman dikutip dari The Guardian, Kamis (31/10/2025).
Dia mengatakan saat ini puluhan keluarga di suku Balik tidak lagi bisa mengambil air langsung dari sungai karena tercemar dan dampak adanya bendungan baru.
Kendati terdampak negatif oleh proyek IKN, Arman dan warga suku Balik tetap berharap IKN tidak menjadi kota mati. Mereka berharap IKN bisa membawa lebih banyak perhatian terhadap budaya Balik dan pariwisata di wilayah mereka.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Kalau proyek ini berhenti, kami kehilangan segalanya, tetapi kalau terus berjalan tanpa melibatkan kami, kami juga kehilangan,” kata dia.
Isu Penggusuran dan Perlindungan Hak Adat
Seperti yang dikatakan Arman dan suku Balik lainnya, jika IKN menjadi kota mati, tentu semua ‘pengorbanan’ dan hal-hal yang membuat warga kesulitan menjadi sia-sia. Bak makan buah simalakama, mereka terimbas saat IKN terbengkalai maupun IKN dilanjutkan.
Mundur lagi ke waktu awal-awal pembangunan IKN, di mana penggusuran rumah warga beritanya begitu kencang. Walau telah dibantah oleh otorita, tetap saja isunya ini mencuat kencang di tengah status IKN menjadi kota hantu.
Mundur ke tahun 2024, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Otorita Ibu Kota Nusantara IKN, Alimuddin membantah adanya penggusuran rumah warga lokal atau warga adat secara paksa di sekitar wilayah IKN. Menurutnya, dalam proses pengadaan lahan di IKN sudah dilakukan dengan cara sosialisasi dengan warga sekitar.
“Hak-hak adat dilindungi di IKN, tidak ada penggusuran semena-mena bahwa pembangunan akan terus berkembang? Iya. Tapi hak-hak masyarakat adat dilindungi, masyarakat adat semuanya dilindungi di IKN jadi tidak ada kesemena-menaan,” tuturnya di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Dalam melakukan pembebasan lahan, kata Alimuddin, pihaknya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, yaitu bisa diganti dengan uang, diganti lahan, maupun melakukan resettlement kembali. Yang pasti, katanya, hak-hak masyarakat adat harus dipenuhi.
Artikel ini telah tayang di infoTravel, baca selengkapnya
