Pemerintah Kabupaten Badung akhirnya melakukan koreksi signifikan terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Revisi tersebut mengakibatkan target PAD Badung terpangkas hingga lebih dari Rp 2 triliun karena proyeksi awal dinilai terlalu besar.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengakui realisasi PAD dari tahun 2022 hingga 2024 memang menunjukkan tren peningkatan secara akumulatif. Namun, besaran realisasi tersebut tidak sejalan dengan target PAD yang diproyeksikan tahun 2026, sehingga berpotensi menurunkan kinerja penyerapan belanja daerah.
“Atas kondisi itu, setelah dilakukan analisa terhadap potensi penerimaan PAD, maka Pemkab Badung, kami menyampaikan koreksi atau perubahan proyeksi PAD pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026,” kata I Wayan Adi Arnawa dalam rapat paripurna DPRD Badung, Jumat (7/11/2025).
Adi menjabarkan koreksi proyeksi PAD yang dilakukan Pemkab Badung menghasilkan penurunan target sebesar Rp 2,057 triliun, dari angka awal yang diproyeksikan sebesar Rp 11,569 triliun menjadi Rp 9,512 triliun. Penyesuaian ini, kata Adi, diambil setelah dilakukan analisa mendalam terhadap potensi penerimaan PAD yang realistis.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Rabu (29/10/2025), Pemkab Badung mengajukan Rancangan APBD 2026 dengan total belanja mencapai sekitar Rp 13,29 triliun. Adi menjelaskan total belanja daerah yang dirancang pemerintah mencapai Rp 13,29 triliun, sementara total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar sekitar Rp 12,38 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi andalan dengan target penerimaan sekitar Rp 11,57 triliun. Namun koreksi target PAD ini berdampak langsung pada besaran APBD, yang turun signifikan dari rancangan awal Rp 13,29 triliun menjadi Rp 10,3 triliun.
Adi tidak menampik akan ada penyesuaian terhadap pada program-program kegiatan yang dirancang untuk dipangkas atau ditunda. Sedangkan untuk kegiatan wajib atau mandatori, seperti yang sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), akan tetap menjadi prioritas utama.
“Bayangkan dari Rp 13,2 triliun, anggaplah Rp 11 triliun lebih, kalau kami lihat dari pendapatan, itu menjadi Rp 10,3 triliun, terjadi penurunan Rp 2 triliun. Berarti ada kegiatan 2 triliun akan diaplikasi. Tentu nanti kami diskusi dengan DPRD juga, kegiatan yang memang wajib, yang mandatori, yang sesuai dengan standar pelayanan minimal, wajib harus kami lakukan,” sebut Adi.
Meskipun terjadi pemangkasan, program infrastruktur dipastikan tetap menjadi prioritas utama di Badung karena sejalan dengan visi mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Tim anggaran diminta untuk pintar-pintar menerjemahkan dan menentukan prioritas, khususnya untuk kegiatan di luar sektor mandatori pendidikan dan kesehatan.
Adi Arnawa menambahkan target Rp 9,5 triliun ini dinilai sudah cukup maksimal, didasarkan pada tren kenaikan (year on year) realisasi PAD dari pajak hotel, restoran, dan retribusi, yang berkisar Rp 500 miliar hingga Rp 700 miliar. Target ini juga lebih rendah Rp 600 miliar dari PAD Perubahan 2025 yang di angka Rp 10,1 triliun.
“Mudah-mudahan dengan seperti ini yang kami lakukan, tentu akan menyebabkan APBD kami sehat nantinya. Sehat dalam artian ada kepastian untuk mengeksekusi kegiatan di lapangan,” tegas Adi.
