President Commissioner Kura Kura Bali, Tantowi Yahya, menilai pengembangan pariwisata di Bali kerap terhambat oleh regulasi dari pemerintah pusat. Ia pun mendorong agar Bali diberikan otonomi khusus dalam mengelola sektor pariwisatanya secara mandiri.
“Di sini tidak ada lagi sumber pemasukan selain pariwisata. Tidak ada industri, tidak ada sumber daya alam seperti minyak, tambang. Hanya mengandalkan pariwisata yang menjadi sumber utama pemasukan daerah dan kehidupan masyarakat,” ujar Tantowi seusai acara Diskusi Pariwisata: Menjadikan Pariwisata Bali Berkualitas dan Berkelanjutan di Kantor Bupati Badung, Selasa (20/5/2025).
Sebagai narasumber dalam diskusi tersebut, Tantowi menyarankan agar sejumlah sektor strategis diserahkan pengelolaannya kepada daerah. Menurutnya, bidang seperti ekonomi, hukum, perpajakan, imigrasi, dan transportasi semestinya bisa dikelola langsung oleh pemerintah provinsi.
“Maka pengaturannya itu, kalau menurut saya, diserahkan kepada provinsi itu sendiri. Hanya bidang-bidang tertentu, yang masih dikerjakan oleh pemerintah pusat. Tapi selain daripada itu, misalnya ekonomi, hukum, imigrasi, perpajakan, dan transportasi, dan beberapa hal lagi itu, yang serahkan kepada provinsi,” imbuhnya.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Langkah ini, kata Tantowi, bisa menjadi solusi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan mendorong pengembangan industri pariwisata Bali secara maksimal.
“Hal ini bermanfaat bagi pemerintah dalam konteks pemasukan layak, dan juga bagi masyarakat dalam konteks sebagai penopang kehidupan mereka,” lanjut mantan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru itu.
Tantowi juga menyoroti ketimpangan pengembangan pariwisata yang masih terpusat di wilayah Bali selatan. Menurutnya, otonomi daerah akan memungkinkan pemerintah provinsi mengambil langkah strategis untuk mendorong pembangunan di wilayah lain seperti Bali utara.
“Kalau sudah otonom secara penyelenggaraan, maka dia bebas untuk mengembangkan daerah yang mana. Misalnya bagaimana cara mengembangkan Bali utara? Sekarang isu yang sudah lama bangun airport, bangun infrastruktur. Nah tapi kan itu kan tidak sepenuhnya bisa diputuskan oleh provinsi kan. Masih ada campur tangan pusat di situ,” ujar Tantowi.
Menurutnya, pelimpahan kewenangan kepada daerah bisa menyederhanakan proses pengambilan keputusan dan menjadikan pembangunan pariwisata lebih efisien.
“Hal-hal seperti itu membuat simplifikasi, proses pengambilan keputusan, terkait pariwisata,” pungkasnya.
