Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), belum bisa berpartisipasi dalam program sekolah rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Musababnya, Pemkab tak memiliki lahan.
“Dari hasil pertimbangan, untuk tahun 2025 ini Pemda Dompu belum bisa berkontribusi untuk program sekolah rakyat karena tidak ada ketersediaan lahan,” ungkap Kepala Dinas Sosial Dompu Mohammad Syaukani pada infoBali, Kamis (5/6/2025).
Program sekolah rakyat mensyaratkan harus dibangun di atas lahan seluas 5-10 hektare. Lahan juga harus bebas masalah atau bersertifikat atas nama pemerintah daerah.
Sebelum memutuskan untuk tidak ikut berkontribusi, Pemkab Dompu telah meninjau beberapa lahan yang rencananya dijadikan tempat pembangunan seperti di tanah milik pemerintah yang berada di depan SPBU Manggelewa.
Di sana terdapat lahan seluas 4 hektare yang saat ini telah berdiri Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu terdapat juga lahan di sekitar kawasan Lanci namun kawasan itu telah dialih fungsikan menjadi lahan pertanian jagung.
“Di Kabupaten Dompu ini sangat sulit memiliki lahan dengan luas berhektare-hektare,” ujar Syaukani.
Syaukani mengungkapkan pada tahun berikutnya Pemkab Dompu akan berusaha mencari lahan demi mendukung program Sekolah Rakyat. Di tahun 2025 ini, Pemkab akan melihat progres dari daerah yang ikut berpartisipasi dan akan menjadikannya sebagai contoh yang bisa diikuti.
“Insyaallah pada tahun berikutnya, sesuai dengan yang disampaikan oleh pimpinan kami (Bupati Dompu). Kami akan melihat dulu daerah-daerah yang menjalankan program ini dan akan kami pelajari untuk kami ikuti,” tuturnya.
