Bus Trans Metro Dewata (TMD) akhirnya kembali mengaspal setelah sempat berhenti beroperasi sejak awal tahun ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berbagi dengan pemerintah daerah (pemda) di wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) untuk pembiayaan operasional bus tersebut.
Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan dari beroperasinya bus TMD. Sebab, dia berujar, operasional bus TMD bersifat layanan untuk memenuhi hak masyarakat Bali.
“Tidak ada hitung-hitungan mencari untung. Nggak ada target PAD. Ini tujuannya adalah layanan publik, bukan untuk target PAD. Pendanaan sharing APBD Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar,” ujar Koster di Jayasaba, Denpasar, Jumat (18/4/2025).
Ia berharap kembali beroperasinya bus kota itu dapat mendorong masyarakat Bali untuk beralih dari kendaraan pribadi ke TMD. Menurutnya, hal itu menjadi upaya untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Bali.
“Harusnya masyarakat menyadari kebutuhannya dan jangan sampai bikin macet,” ujar politikus PDIP itu.
Perjanjian kerja sama atau MoU (Memorandum of Understanding) terkait bus TMD telah diteken Gubernur Bali Wayan Koster; Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa; Bupati Gianyar Made Mahayastra; Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa; dan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya. MoU itu akan berlaku hingga 31 Desember 2025 dan akan dievaluasi setelahnya.
Berdasarkan MoU, pembiayaan operasional bus kota ini ditetapkan dengan mengambil dari anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) dengan porsi Pemprov Bali mengeluarkan sebesar 30 persen dan pemda wilayah Sarbagita sebesar 70 persen. Rinciannya, Pemprov Bali menggelontorkan sebesar Rp 15 miliar, Pemkot Denpasar (Rp 14 miliar), Pemkab Badung (Rp 16 miliar) dan Pemkab Gianyar (Rp 4,7 miliar).
“Tabanan Rp 0 miliar,” kata Koster.
Kepala Dinas Perhubungan Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta mengatakan awalnya Pemkab Tabanan direncanakan mendapat jatah pembiayaan operasional bus TMD sebesar Rp 1 miliar. Namun, hal itu urung dilakukan karena rute bus TMD ke Tabanan tergolong pendek.
“Dari hasil pembicaraan, Kabupaten Tabanan nggak usah ikut dulu lah. Sebenarnya sudah ada usulan (kontribusi) sekitar Rp 1 miliar. Tapi forum menyepakati nggak usah dulu,” kata Samsi.
“Tabanan nggak usah. Yang lain saja. Pendek juga kan rutenya. Hanya dari Terminal Mengwi ke Terminal Pesiapan,” imbuhnya.
Koster meminta operasional bus TMD bisa meningkatkan jumlah penumpang untuk menghindari bus kosong. Adapun, anggaran yang dialokasikan untuk operasional bus itu sebesar Rp 49,7 miliar hingga Desember 2025.
“Itu memang tidak setahun, dimulai April ini,” kata Koster.
Saat ini, jumlah armada bus TMD yang mengaspal hanya sebanyak 75 unit. Dia berharap ada pengaturan yang lebih efisien agar anggaran itu cukup untuk digunakan hingga akhir tahun ini.
“Biaya yang hampir Rp 50 miliar itu sampai Desember. Tidak hitungan satu tahun. Juga operasionalnya dalam sehari itu diatur. Saat jam padat, terutama pagi dan sore. Sehingga tidak selalu wara-wiri tapi kursinya kosong,” kata Koster.
Untuk diketahui, penumpang dapat menikmati perjalanan menggunakan bus TMD secara gratis selama masa uji coba yang berlangsung hingga 20 April 2025. Setelah itu, tiket bus TMD mulai diberlakukan sebesar Rp 4.400 untuk penumpang dewasa atau umum. Kemudian, anak di atas tiga tahun, lansia, dan mahasiswa hanya dikenakan tarif Rp 2.000.
Pemprov Bali berencana membentuk Badan Umum Transportasi Daerah (BUTD) pada 2026. Badan baru itu akan mengelola semua transportasi publik darat di Pulau Dewata.
“Kemungkinan ya, ada perubahan skenario pengelolaan, akan terbentuk Badan Umum Transportasi Daerah,” kata Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Bali, I Nyoman Sunarya, seusai menghadiri penandatanganan MoU operasional bus TMD di Jayasaba, Denpasar, Jumat.
Sunarya mengatakan BUTD akan menggantikan pengelolaan dan pembiayaan operasional transportasi umum darat yang sebelumnya dikelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan Bali. Menurutnya, konsep BUTD itu mirip seperti Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Ia mencontohkan terkait pembiayaan operasional dan pengelolaan bus TMD. BUTD yang akan dibentuk itu nantinya mengelola dana yang bersumber dari APBD pemerintah daerah di wilayah Sarbagita.
Sunarya menerangkan persiapan pembentukan BUTD tengah melalui diskusi, kajian akademis, dan hal lainnya. Ia berharap keberadaan badan baru itu dapat mengelola transportasi umum darat di Bali menjadi lebih profesional.
“Nanti akan ada (tenaga) profesional yang akan benar-benar memahami. Namanya badan usaha, mereka nanti akan lebih leluasa bekerja sama dengan pihak lain,” imbuhnya.
Porsi Pembagian Operasional Bus TMD
Koster Minta Bus TMD Tingkatkan Penumpang
Pemprov Bali Akan Bentuk BUTD
