Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan syarat khusus sebelum meneken Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Jika Keppres tersebut sudah diteken, maka secara resmi ibu kota Indonesia berpindah ke Kalimantan Timur.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana menjadi syarat utama penerbitan Keppres pemindahan ibu kota. Pemerintah menargetkan pembangunan sarana-prasarana tersebut rampung dalam tiga tahun ke depan.
Sarana dan prasarana yang dimaksud mencakup seluruh fungsi pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.
“Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, yang di sana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi legislatif dan fungsi-fungsi yudikatif,” kata Prasetyo, dilansir dari infoFinance, Sabtu (26/7/2025).
Prasetyo juga menanggapi sejumlah usulan terkait IKN, mulai dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang diusulkan berkantor di IKN hingga usulan agar BUMN juga berkantor di sana. Ia menegaskan bahwa pemerintah menerima semua masukan, namun pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama saat ini.
“Tentu kita menerima semua pendapat masukan apapun itu. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan bahwa sampai hari ini Pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” ujar Prasetyo.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebelumnya memaparkan progres pembangunan IKN per Juni 2025. Salah satu proyek besar yang hampir rampung adalah pembangunan 47 tower hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan personel pertahanan dan keamanan (Hankam) dengan progres 97,46%.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan, hingga Mei 2025, progres keseluruhan infrastruktur yang didanai APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mencapai 77,365%.
“Progres infrastruktur yang masih dalam masa konstruksi ada pembangunan 47 Tower ASN/Hankam progresnya sebesar 97,46%” ujar Danis kepada infocom, Kamis (5/6/2025).
Pekerjaan konstruksi hunian ASN/Hankam saat ini berada di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Selain itu, pembangunan hunian vertikal untuk TNI baru mencapai progres 27,32%.
Dari sisi investasi, direct investment yang masuk melalui OIKN telah mencapai 86,67%, meski Danis tidak merinci total nilai investasinya. Ia menambahkan bahwa sejumlah proyek infrastruktur baru saat ini masih dalam tahap tender.
“Infrastruktur yang dibangun dari APBN OIKN saat ini masih dalam proses tender,” sebut Danis.
Berdasarkan data OIKN per 11 April 2025, progres pembangunan Batch 1 telah mencapai 98,55%, Batch 2 sebesar 84,04%, dan Batch 3 sebesar 48,00%.
Sejumlah proyek strategis di IKN telah rampung sepenuhnya. Beberapa di antaranya adalah:
Sementara itu, pembangunan Kompleks Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) juga menunjukkan kemajuan signifikan. Kemenko 1 dan 3 sudah rampung 100%, Kemenko 2 mencapai 94%, dan Kemenko 4 berada pada tahap finishing dengan progres 98%.
Untuk pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN, progres sisi darat telah mencapai 100%, sementara sisi udara berada di angka 97,8%.
Artikel ini telah tayang di infoFinance. Baca selengkapnya
Progres Pembangunan IKN
Proyek yang Sudah Rampung
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebelumnya memaparkan progres pembangunan IKN per Juni 2025. Salah satu proyek besar yang hampir rampung adalah pembangunan 47 tower hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan personel pertahanan dan keamanan (Hankam) dengan progres 97,46%.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan, hingga Mei 2025, progres keseluruhan infrastruktur yang didanai APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mencapai 77,365%.
“Progres infrastruktur yang masih dalam masa konstruksi ada pembangunan 47 Tower ASN/Hankam progresnya sebesar 97,46%” ujar Danis kepada infocom, Kamis (5/6/2025).
Pekerjaan konstruksi hunian ASN/Hankam saat ini berada di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Selain itu, pembangunan hunian vertikal untuk TNI baru mencapai progres 27,32%.
Dari sisi investasi, direct investment yang masuk melalui OIKN telah mencapai 86,67%, meski Danis tidak merinci total nilai investasinya. Ia menambahkan bahwa sejumlah proyek infrastruktur baru saat ini masih dalam tahap tender.
“Infrastruktur yang dibangun dari APBN OIKN saat ini masih dalam proses tender,” sebut Danis.
Berdasarkan data OIKN per 11 April 2025, progres pembangunan Batch 1 telah mencapai 98,55%, Batch 2 sebesar 84,04%, dan Batch 3 sebesar 48,00%.
Progres Pembangunan IKN
Sejumlah proyek strategis di IKN telah rampung sepenuhnya. Beberapa di antaranya adalah:
Sementara itu, pembangunan Kompleks Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) juga menunjukkan kemajuan signifikan. Kemenko 1 dan 3 sudah rampung 100%, Kemenko 2 mencapai 94%, dan Kemenko 4 berada pada tahap finishing dengan progres 98%.
Untuk pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN, progres sisi darat telah mencapai 100%, sementara sisi udara berada di angka 97,8%.
Artikel ini telah tayang di infoFinance. Baca selengkapnya
