Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri merespons munculnya desakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Menurutnya, desakan pembentukan provinsi baru dan pemisahan Sumbawa dari NTB itu sudah disuarakan sejak lama oleh warga di Pulau Sumbawa.
“Kami tidak boleh melarang. Kami hormati ini sebagai perjuangan yang sudah lama disuarakan,” ujar Dinda saat ditemui di kantornya, Jumat (16/5/2025).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, dia berujar, tidak masalah dengan aspirasi yang diperjuangkan oleh warga Sumbawa. Ia pun mendukung pencabutan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) oleh pemerintah pusat.
“Kami intinya bersama Pak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal tidak membatasi perjuangan teman-teman di Pulau Sumbawa. Tapi juga tidak mengurangi semangat kami memberikan pelayanan bagi masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,” imbuh Dinda.
Dinda menjelaskan usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa pada dasarnya menunggu keputusan pemerintah pusat. Menurutnya, Pemprov NTB akan berkoordinasi anggota DPR RI dari NTB untuk melihat peluang terbentuknya provinsi baru tersebut.
“Saat ini bagaimana komunikasi dengan kementerian dan DPR RI harus dibangun,” imbuhnya.
Mantan Bupati Bima itu menjawab diplomatis saat ditanya terkait aksi ratusan masyarakat yang memblokade Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat. Massa memblokir akses utama ke jalur pelabuhan saat demonstrasi menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa pada Kamis (15/5/2025).
“Niat mereka tidak untuk menutup pelabuhan, tetapi mereka ingin didengar apa yang menjadi aspirasi mereka,” kata Dinda.
Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi menilai wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bagus untuk pemerataan pembangunan. Dia pun tidak mempersoalkan pendapatan NTB akan menurun. Saat ini, sebesar 20 persen PAD NTB pada sektor tambang mineral dihasilkan dari Pulau Sumbawa.
“Tidak khawatir? Tidak. Siapa tahu Pulau Sumbawa menjadi seperti Brunei Darussalam dan Lombok jadi Singapura hidup dengan sektor jasa. Dua-duanya bisa berkembang,” kata Gita.
“Begitu Sumbawa berkembang misalnya, kami juga bisa menikmati di Lombok. Kami tidak bertanding, tapi bersanding. Kita maju bersama,” pungkasnya.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa asal Pulau Sumbawa melakukan demonstrasi di kantor DPRD NTB dan kantor Gubernur NTB. Mereka menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa dan mendesak pemerintah pusat mencabut kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Massa aksi juga meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk berkoordinasi dengan pemerintahan pusat untuk mencabut moratorium DOB.
